PBB-P2 Meroket, Jerry Massie: Kepala Daerah Otak Kosong Isinya Sampah

JAKARTA (Realita)- Terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuai banyak perbincangan di kalangan masyarakat tidak hanya di daerah Jawa Tengah.

Apalagi kenaiokan pajak ini juga diterapkan di daerah yang lain, seperti Cirebon, Jombang, Bone dan masih banyak lagi.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan bahwa memang sejak era rezim Jokowi sistem pemerintahan ini sudah rusak, dan sudah menyebar ke berbagai daerah.

‎”Saya pikir pemimpin daerah banyak yang tidak melihat kesusahan rakyatnya, seperti Pati menaikan PBB sebesar 250%, Jombang 300�hkan Banyuwangi naik 200%, mereka tidak melihat pendapatan masyarakatnya, ini merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan pemimpin daerah, yang seharusnya mengacu ke UU Perpajakan yang ada,” kata Jerry  di Jakarta, Kamis, (14/8/2025).

‎Lanjut Jerry, kenaikan PBB lebih dari 100% itu sudah melewati batas yang diamanatkan UU, wajar masyarakat Pati itu bergejolak.

‎”Harusnya dilihat dulu pendapatan masyarakat bagaimana, pekerjaan masyarakat juga diperhatikan, harus ada klasifikasi kelompok orang kaya, orang miskin dan kelompok orang menengah gitu loh,” bebernya.

‎Kenaikan pajak Pemda harusnya melakukan komunikasi dulu dengan pemerintah pusat.

Pejabat daerah tak boleh semena-mena, takutnya nanti bisa bubar daerah itu. Kalau naiknya 10-20% itu masih bisa ditolerir, tapi kaaunsudah naik diatas 200% itu ada yang salah.

"Ini bisa menjadi pemalakan liar yang terjadi di daerah-daerah yang dilakukan kepala daerah, ini berarti dia tidak pro rakyat,” pungkasnya.

‎menurut Jerry, ini patut dipertanyakan kepala daerahnya, kenapa mereka menerapkan aturan pajak sebesar itu melampaui batas.

"Perlu dicek lagi psikologi dan mental kepala daerah, jangan sampai kejadian di Pati kembali terjadi di daerah-daerah lain,” ungkapnya lagi.

“‎Inilah kalau kepala daerah otak kosong dan isinya sampah tak bisa cari solusi dan jalan keluar bagaimana membuat aturan dan kebijakan tak menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.jr

Editor : Redaksi

Berita Terbaru