JEMBER (Realita) – Polemik dana sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) di tubuh DPRD Jember kembali mencuat. Namun, tidak semua legislator memilih memanfaatkannya. Anggota DPRD Jember dari Fraksi PKB, Mochammad Hafidi, secara terbuka menyatakan menolak penggunaan anggaran tersebut karena dinilai tidak efektif dan justru berpotensi menimbulkan masalah.
Hafidi menegaskan, sejak awal dirinya konsisten tidak memanfaatkan dana Sosperda. Menurutnya, format kegiatan yang mengundang sekitar seratus orang justru bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat, khususnya para pendukung politiknya.
“Kalau saya undang 100 orang, maka pendukung lain yang tidak terlibat akan merasa tersisih. Itu bisa menimbulkan penilaian buruk terhadap saya, bahkan membuat mereka menjauh. Jadi, jelas lebih banyak mudaratnya,” kata Hafidi saat ditemui di kediamannya, Kamis (28/8/2025).
Pemilik Yayasan Islam Bustanul Ulum (Ibu) Pakusari itu juga menambahkan, penyampaian informasi terkait program maupun inisiatif DPRD seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien tanpa harus menghabiskan anggaran daerah. Menurutnya, ruang-ruang pertemuan masyarakat yang memang sudah berjalan, bisa menjadi sarana yang lebih tepat.
“Dalam pertemuan rutin wali santri atau wali siswa yang jumlahnya ribuan, saya bisa menyampaikan program DPRD. Itu jauh lebih efektif dan tidak membebani APBD,” tegasnya.
Sikap menolak penggunaan dana Sosperda, lanjut Hafidi, bukan hanya berlaku pada periode sebelumnya, tetapi juga terus ia pegang teguh hingga sekarang. Ia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan setiap anggota DPRD harus menggelar kegiatan tersebut.
“Buktinya, ketika saya tidak menggunakan dana itu, tidak ada konsekuensi apa pun. Artinya memang tidak wajib,” ujarnya.
Hafidi pun menanggapi isu hangat terkait dugaan korupsi dana Sosperda yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Jember. Ia memastikan dirinya sama sekali tidak terlibat dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan.
“Saya hanya berdoa, semoga semua proses hukum bisa berjalan sesuai aturan dan transparan. Dengan begitu, masyarakat akan tahu persoalan sebenarnya,” pungkasnya.
Reporter : Ambang Hari Laksono
Editor : Redaksi
