SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh fraksi di DPRD akhirnya satu suara menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026. Namun di balik kesepakatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan satu pesan keras: program yang tak berpihak pada rakyat harus berani ditinggalkan.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin, 13 Oktober 2025. Meski alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan, seluruh fraksi memastikan program kerakyatan tetap menjadi prioritas utama.
“Insyaallah, setelah ini akan ada pembahasan lanjutan terkait anggarannya. Di situ kita samakan lagi apa yang menjadi skala prioritas bersama antara Pemkot dan DPRD,” ujar Eri Cahyadi di hadapan anggota dewan.
Pria yang akrab disapa Cak Eri itu menyebut, pengurangan TKD bukan alasan untuk melemahkan program yang menyentuh langsung masyarakat. Ia justru menantang jajaran legislatif dan eksekutif untuk tegas menentukan prioritas dan meninggalkan program yang tidak berdampak bagi warga.
“Dengan pemotongan TKD ini, memang harus ada yang ditinggal. Tapi jangan pernah menghilangkan program kerakyatan,” tegasnya.
Eri juga membeberkan strategi lain untuk menutup potensi defisit akibat berkurangnya transfer pusat. Pemkot, kata dia, akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat optimalisasi aset, percepatan infrastruktur, dan peningkatan sektor pariwisata.
Bahkan, Pemkot berencana menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan, hotel, dan destinasi wisata pada akhir tahun untuk menarik wisatawan domestik maupun luar daerah.
“Wisata yang masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) juga akan kita manfaatkan untuk mengundang masyarakat datang ke Surabaya,” kata Eri.
Kesepakatan R-APBD 2026 ini sekaligus menandai dimulainya tahap pembahasan detail anggaran antara DPRD dan Pemkot. Fokus utamanya jelas: memastikan uang rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.yudhi
Editor : Redaksi
