MALANG (Realita)– DPRD Kota Malang memastikan program seragam gratis bagi siswa SD, SMP hingga SMA tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Program tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditargetkan berjalan penuh pada tahun ajaran 2026.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto, menyampaikan bahwa program ini sudah dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 dan akan diperkuat dalam APBD mendatang.
“Seragam gratis ini sudah kita bahas dalam KUA-PPAS 2025, dan akan diperkuat lagi dalam APBD. Intinya, program tetap jalan meskipun ada keterbatasan anggaran. Kita pastikan jalannya dulu, teknis detailnya dibahas di APBD,” ujar Eko, Selasa (30/9/2025).
Pada tahap awal, program difokuskan untuk siswa sekolah negeri dengan total penerima sekitar 2.000 siswa, masing-masing memperoleh dua stel seragam standar.
“Total kuotanya sekitar 2.000 siswa negeri, masing-masing mendapatkan dua stel. Jadi minimal kebutuhan seragam di sekolah negeri bisa terpenuhi lebih dulu,” jelasnya.
Eko menambahkan, seragam yang dimaksud tidak hanya mencakup baju dan celana atau rok, tetapi juga dapat meliputi atribut lain. Namun karena keterbatasan anggaran, prioritas diberikan pada kebutuhan pokok terlebih dahulu.
“Kalau lengkap dengan sepatu, topi, dan lainnya tentu biayanya besar. Tapi yang penting dua stel lebih dulu bisa diberikan, baru kita evaluasi lagi,” katanya.
Meski fokus utama pada sekolah negeri, DPRD bersama Pemkot Malang juga menyiapkan alokasi bagi siswa sekolah swasta, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mekanismenya, sekolah mengusulkan penerima melalui Dinas Pendidikan.
“Untuk swasta ada sekitar 1.000 siswa yang diakomodasi. Anggarannya kurang lebih Rp500 juta, dengan asumsi satu stel seragam senilai Rp500 ribu,” ungkap Eko.
Dengan skema tersebut, total penerima manfaat program seragam gratis mencapai 3.000 siswa, terdiri dari 2.000 siswa sekolah negeri dan 1.000 siswa sekolah swasta.
Eko menegaskan, DPRD menekankan aspek efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
“Seragam ini dipakai sehari-hari oleh siswa, jadi kualitas tetap penting. Kalau bisa murah tapi tahan lama, tentu lebih baik. Yang jelas, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat program ini,” ujarnya.
Saat ini, kemampuan keuangan daerah Kota Malang diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, namun terdapat potensi penurunan sekitar Rp285 miliar, sehingga beberapa program perlu disesuaikan.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan program seragam gratis ini. Kalau pun nantinya ada penyesuaian, minimal dua stel untuk siswa negeri sudah bisa dijalankan, sementara untuk swasta tetap ada ruang melalui usulan sekolah,” pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi
