MALANG (Realita) – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Pemerintah daerah bersama DPRD masih menunggu kepastian alokasi transfer keuangan daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diperkirakan akan diumumkan pada 20 atau 21 September 2025.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengungkapkan bahwa Pemkot Malang berpotensi mengalami kekurangan anggaran hampir Rp200 miliar. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan menyesuaikan struktur belanja daerah.
“Informasi terakhir dari Kemenkeu masih dikaji. Ada kemungkinan APBD kita berkurang sekitar Rp200 miliar. Kalau itu benar, ya mau tidak mau harus kita terima. Tugas kita adalah menyesuaikan dan mengharmonisasi dengan anggaran yang ada,” ujar Trio kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Menurut Trio, salah satu penyebab meningkatnya beban belanja daerah adalah pengangkatan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski kebijakan tersebut penting untuk peningkatan pelayanan publik, dampaknya cukup signifikan terhadap struktur APBD.
“Belanja pegawai naik signifikan setelah pengangkatan P3K. Sebelumnya hitungan kita masih cukup, tapi begitu kebijakan baru keluar, anggaran jadi agak jomplang. Itulah kenapa kita harus harmonisasi ulang,” jelasnya.
Ia menambahkan, beban belanja operasional daerah tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga tunjangan kinerja dan kebutuhan rutin lainnya. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit, sehingga diperlukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
Meski begitu, Trio menegaskan bahwa program prioritas tetap akan dijaga, termasuk alokasi pembangunan di tingkat RT sebesar Rp50 juta per tahun.
“Program ini semangatnya pemerataan. Semua RT mendapat porsi yang sama. Jadi tidak ada lagi yang merasa dianaktirikan. Walaupun APBD kita turun, pemerataan pembangunan harus tetap berjalan,” tegasnya.
DPRD bersama pihak eksekutif dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) untuk memastikan prioritas pembangunan tetap terakomodasi. Trio menekankan, arah pembahasan APBD 2026 akan sangat bergantung pada keputusan Kemenkeu.
“Kalau TKD turun, otomatis akan berpengaruh besar terhadap APBD kita. Tapi kalau ada ruang untuk ditambah, rasio belanja pegawai bisa kita tekan. Jadi kuncinya menunggu keputusan pusat sebelum kita putuskan langkah final di daerah,” pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi
