MADIUN (Realita) - Upaya memperkuat fungsi kontrol politik dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat kembali ditegaskan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun melalui penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) di kantor DPC, Sabtu (22/11/2025).
Forum tersebut menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan persoalan aktual yang membutuhkan perhatian serius partai.
Dalam FGD tersebut, akademisi, LSM, wartawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, serta jajaran pengurus DPC dan PAC mengemukakan berbagai isu publik. Mulai dari penataan TPA Winongo, rencana pembangunan insinerator, hingga problematika pedagang Pasar Besar.
Sorotan paling kuat datang dari LSM Pedal melalui koordinatornya, Hery Sem, yang mendesak PDI Perjuangan menjalankan peran kontrol politik secara maksimal, khususnya terkait proses penataan TPA Winongo.
“PDI Perjuangan ini partai legend, partai terbuka, dan paling mengerti masyarakat. Karena itu PDIP harus mengawal kepentingan rakyat, termasuk persoalan TPA Winongo,” tegas Hery.
Lebih jauh, ia meminta PDIP mengawasi ketat penggunaan anggaran serta memastikan seluruh proses alih fungsi TPA mulai dari AMDAL hingga perizinan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
"TPA ini harus ada win-win solution. Jangan sampai masyarakat dirugikan. PDIP harus menanyakan semua prosesnya,” ujarnya.
Hery juga memperingatkan bahwa rencana pengadaan insinerator berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila berlokasi terlalu dekat dengan permukiman warga.
"Jangan sampai kota ini dikotori insinerator. Tempatnya harus di IPLT. Kami harap PDIP memperjuangkan itu,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap pemulung yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas di TPA Winongo.
"Perhatikan nasib pemulung. Fungsi controlling dewan harus dioptimalkan. PDIP juga perlu cek langsung kondisi masyarakat di sekitar TPA.”
Masukan lain disampaikan Ketua PAC Taman, Oki Sesar Crisandy, yang membawa aspirasi pedagang Pasar Besar Madiun terkait mahalnya biaya sewa lapak serta kebijakan penempelan stiker di tempat usaha.
"Harapannya para pedagang PDI Perjuangan dapat mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak eksekutif,” ungkap Oki Sesar.
Menanggapi semua kritik dan masukan yang muncul, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Anton Kusumo, memastikan seluruhnya akan dibahas dalam rapat internal dan diteruskan ke DPP sebagai bahan pertimbangan langkah politik selanjutnya.
“Partai harus hadir, mendengar, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Masukan hari ini sangat penting dan akan kami perjuangkan melalui legislatif maupun komunikasi dengan pemerintah daerah,” tandas Anton.
FGD ditutup dengan komitmen PDIP Kota Madiun untuk terus membuka ruang dialog publik sebagai bagian dari kontrol sosial serta upaya memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat.yat
Editor : Redaksi
