MADIUN (Realita)- Pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor. Salah satu imbasnya, terjadi lonjakan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun.
Sesuai data laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2020, TPT di Kota Madiun tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 8,32 persen dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 3,96 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan Penduduk Kota Madiun tahun 2020 menjadi 4,98 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 4,35 persen.
Baca Juga: Maidi Klaim Didukung Banyak Parpol Maju Pilkada 2024
Hal itu lantas menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan dan Perindo dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi atas pertanggungjawaban APBD 2020 di Gedung DPRD setempat, Jumat (16/4/2021) lalu. Kedua fraksi ini, meminta penjelasan dan langkah strategis Walikota didalam menurunkan angka kemiskinan dan TPT, supaya tidak terjadi lagi ditahun berikutnya.
Sementara itu, Walikota Madiun, Maidi mengaku, kenaikan angka kemiskinan dan TPT bukan hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi secara nasional. Meski begitu, pihaknya terus berupaya maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan TPT akibat dampak pandemi covid-19.
Caranya dengan membuka dan menguatkan kran ekonomi berbasis lokal secara massif. Salah satunya, mengoptimalkan lapak UMKM di masing-masing kelurahan. Dengan begitu, lapangan usaha tersedia dan kemiskinan dapat tertangani.
“Di mana ekonomi naik, pengangguran pasti turun. Itu pasti. Karena yang melayani menuju ekonomi naik ini kan menyerap tenaga besar. Makanya ekonomi kita pompa, tapi covid-19 juga harus kita rem,” katanya, Senin (19/4/2021).
Dalam jawaban Walikota atas PU fraksi pertanggungjawaban APBD 2020 yang disampaikan Wakil Walikota Madiun, Inda Raya saat rapat paripurna, Senin (19/4/2020), terdapat beberapa strategi Pemkot dalam menekan angka atau mengurangi TPT di Kota Madiun. Diantaranya melaksanakan kegiatan job market fair atau bursa pasar kerja, update informasi lowongan pekerjaan baik di media sosial ataupun aplikasi Caker.
“Melakukan pendataan keseluruh wilayah kota guna mendapatkan data riil atau updating data. Melakukan kerjasama dengan pemberi kerja terkait rekruitmen calon tenaga kerja baru sebanyak-banyaknyam” katanya.
Baca Juga: Halalbihalal, Wali Kota Madiun Tekankan Sinergitas
Selain itu, menempatkan pencari kerja ketempat yang sesuai kemampuan dan kompetensi melalui penyuluhan bimbingan jabatan. Kemudian melakukan pendampingan pada masyarakat
terkait program kartu pra kerja dari Kemenko. Memberikan pelatihan-pelatihan dasar kepada para pencari kerja. Serta meningkatkan peredaran modal usaha.
“Sehingga jumlah tenaga kerja bertambah seperti bantuan modal UMKM,” tutur Inda Raya.
Sedangkan untuk menurunkan angka kemiskinan, lanjutnya, Pemkot Madiun telah melakukan beberapa program sejak tahun 2020. Seperti, pemberian jaminan kesehatan masyarakat, asuransi ketegakerjaan bagi pekerja sektor informal, jambanisasi dan RTLH, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), serta bantuan subsidi air.
Baca Juga: Ruang Satu Kota Madiun, Madiun City Festival
“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS terkait profil kemiskinan Kota Madiun tahun 2020, bahwa kemiskinan di Kota Madiun memiliki karakteristik yang beragam. Sehingga untuk strategi penanggulangan kemiskinan yang akan datang diperlukan penyusunan. Agar intervensi pengetasan kemiskinan lebih terarah kepada kebutuhan masing-masing penduduk miskin, bukan lagi menggunakan intervensi yang bersifat misal,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menuturkan, kenaikan angka kemiskinan dan TPT di Kota Madiun jelas sebagai dampak pandemi covid-19. Meski begitu secara umum dewan bisa memaklumi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun tahun 2020.
“Kita lihat jumlah kemiskinan dan pengangguran meningkat. Salah satunya mungkin kita memberikan saran agar beberapa kegiatan fisik di Kota Madiun bisa diswakelola. Karena itu jelas program kepada masyarakat secara langsung,” terangnya. paw
Editor : Redaksi
