MADIUN (Realita) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah indikator makro dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 (LKPJ 2025). Indikator yang menjadi perhatian utama meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (27/3/2026), saat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan nota pengantar LKPJ 2025 di hadapan anggota legislatif.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dan mengkaji secara mendalam isi laporan tersebut. Pansus akan fokus pada berbagai aspek penting, termasuk realisasi pendapatan dan belanja daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), serta capaian indikator makro ekonomi.
“Target-target yang telah ditetapkan akan kami evaluasi, apakah benar-benar tercapai atau tidak selama tahun 2025. Semua akan kami bahas, telaah, dan koreksi dengan pendekatan yang konstruktif,” ujar Armaya usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, hasil pembahasan pansus nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ 2025. Setelah ditetapkan dalam rapat paripurna internal, pansus akan segera mulai bekerja pada pekan depan dan ditargetkan menyelesaikan pembahasan dalam waktu maksimal 30 hari, sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan nota pengantar yang disampaikan oleh Plt Wali Kota, terdapat dua indikator utama yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,69 persen, sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 5,73 persen.
“Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,69 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap F. Bagus Panuntun dalam laporannya.
Di sisi lain, tingkat inflasi justru mengalami kenaikan. Inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Madiun pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,75 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada level 1,31 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai bahwa kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali. Inflasi yang terjadi masih berada dalam rentang target nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Selain itu, angka inflasi Kota Madiun juga disebut lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang positif. Dari target sebesar Rp1,118 triliun, pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar Rp1,156 triliun atau mencapai 103,45 persen.
Namun, realisasi belanja daerah belum optimal. Dari target Rp1,231 triliun, belanja daerah yang terealisasi hanya sebesar Rp1,115 triliun atau sekitar 90,56 persen. Hal ini berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan pansus.
Dokumen lengkap LKPJ 2025 selanjutnya akan menjadi bahan penting bagi DPRD Kota Madiun dalam menilai kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Selain rekomendasi dari pansus, seluruh fraksi di DPRD juga akan menyampaikan pandangan umum dan pandangan akhir sebagai bagian dari proses evaluasi politik dalam rapat paripurna berikutnya.yw
Editor : Redaksi
