JEMBER (Realita) – Pemerintah Kabupaten Jember mencatat capaian impresif di sektor investasi sepanjang tahun 2025. Realisasi investasi berhasil menembus Rp 2,57 triliun atau tumbuh 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Jember, Isnaini Dwi Susanti mengatakan
Lonjakan ini menjadi indikator kuat keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.
Capaian tersebut tidak terlepas dari langkah terstruktur yang dilakukan Pemkab Jember melalui penguatan program rumpun investasi.
Capaian tersebut terwujud atas upaya pendekatan yang mengedepankan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi publikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta implementasi rencana aksi investasi yang terintegrasi.
Santi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam memperkuat ekosistem investasi daerah.
“Peningkatan realisasi investasi 2025 didorong oleh akselerasi program rumpun investasi, penguatan diseminasi informasi LKPM, serta kegiatan teknis kolaboratif lintas OPD,” ujarnya, Senin (06/04/2026).
Dari sisi pelaku usaha, tercatat sebanyak 457 investor yang terdiri dari 410 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 47 Penanaman Modal Asing (PMA). Komposisi ini menunjukkan tingginya partisipasi investor domestik, sekaligus meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi Jember.
Secara sektoral, kontribusi terbesar berasal dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran (real estate). Disusul sektor industri makanan dan pengolahan tembakau, serta industri kimia dan farmasi yang turut menjadi penopang pertumbuhan investasi daerah.
Menurut Santi, dominasi sektor-sektor tersebut menjadi bukti bahwa Jember memiliki daya tarik kuat di sektor riil yang langsung berkaitan dengan kebutuhan pasar.
“Sektor real estate, industri makanan, serta kimia dan farmasi menjadi penggerak utama investasi di Jember sepanjang 2025,” jelasnya.
Selain capaian nilai investasi,
Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya terhadap kesejahteraan tenaga kerja.
Pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha untuk mendukung kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dengan menyediakan layanan kesehatan bagi pekerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja di daerah.
“Kami terus mengingatkan pelaku usaha agar memfasilitasi layanan kesehatan bagi tenaga kerja sebagai bagian dari implementasi kebijakan UHC,” tegas Isnaini.
Dalam memperluas dampak ekonomi, Pemkab Jember juga mengakselerasi berbagai program berbasis ekonomi kerakyatan. Penguatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM menjadi strategi utama agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata.
Selain itu, pengembangan kawasan agrowisata edukatif seperti Puncak Rembangan serta integrasi destinasi wisata Watuulo–Papuma turut didorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal.
“Strategi kami diarahkan untuk memastikan investasi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui penguatan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal,” ujarnya.
Kemudahan perizinan menjadi faktor kunci lain dalam keberhasilan peningkatan investasi. Transformasi layanan melalui sistem digital Jember Layanan Digital Perizinan Terpadu (JELITA) serta pendampingan langsung lintas OPD dinilai mampu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepercayaan investor.
Integrasi layanan publik di berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, sosial, dan perizinan, juga memperkuat ekosistem pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.
“Melalui inovasi layanan digital dan pendampingan langsung, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk mendukung pertumbuhan investasi daerah,” kata Isnaini.
Memasuki tahun 2026, Pemkab Jember optimistis tren positif ini dapat terus berlanjut. Fokus tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan peningkatan jumlah pelaku usaha aktif.
Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari penguatan regulasi dasar investasi, peningkatan kemitraan strategis, hingga penyediaan data potensi daerah yang terukur dan tervalidasi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
“Ke depan, kami menargetkan peningkatan kualitas investasi melalui penguatan kemitraan, kepatuhan pelaporan LKPM, serta percepatan pemenuhan regulasi dasar investasi di daerah,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
