KEDIRI (Realita) - Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pembenahan layanan administrasi kependudukan.
Salah satunya dengan menggelar sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam perspektif pelayanan adminduk di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri, Kamis (23/4).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari UPT PPA, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri, Kemenag, perwakilan kecamatan dan kelurahan, kelompok belajar, hingga Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki kekuatan hukum dan harus dipenuhi oleh negara.
“Kami melihat perlunya sosialisasi yang lebih masif. Di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, seperti pelanggaran administrasi kependudukan pada perempuan dan anak serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya dokumen resmi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan yang masih kerap terjadi antara lain status perkawinan yang tidak tercatat, kepemilikan akta kelahiran yang belum sesuai regulasi, hingga minimnya pemahaman terkait catatan pinggir serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Kediri, Syamsul Bahri, menyoroti bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam memberikan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
“Masih banyak ditemukan kasus pernikahan tidak tercatat yang berdampak pada anak tidak memiliki identitas hukum. Ini bisa dipicu oleh kurangnya pemahaman, faktor ekonomi, maupun anggapan bahwa pengurusan dokumen itu mahal,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya membangun sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminduk sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara gratis dan sesuai regulasi.
Ke depan, Pemkot Kediri berharap validitas data kependudukan semakin baik dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen resmi, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara menyeluruh.nia
Editor : Redaksi
