JAKARTA (Realita)- Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendapat sorotan Komisi VI DPR RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan, menilai sejumlah koperasi sudah harus membayar cicilan meski modal usaha belum turun dan operasional belum berjalan.
"Ibarat orang sudah ambil mobil kredit, mobilnya belum datang, tapi sudah harus dibayarkan," ujarnya dalam rapat di Senayan, Selasa (1/9/2026).
Dari sekitar 350 koperasi yang terbentuk, hampir 50 persen belum memperoleh modal usaha. Cicilan disebut diambil dari Dana Desa, sementara koperasi belum menghasilkan pendapatan.
Zulfikar meminta pemerintah memperkuat SDM koperasi, termasuk melibatkan pemuda, serta mendorong koperasi menjadi agregator hasil pertanian dan peternakan desa, bukan sekadar pengecer sembako dari Bulog. "Padahal yang harus kita bangun adalah kemandirian koperasi," tegasnya.
Menanggapi kritik, Kemenkop menyebut cicilan sebelum operasional menjadi catatan evaluasi. Pemerintah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menerapkan grace period, sehingga cicilan baru berjalan setelah gerai resmi beroperasi dan menghasilkan arus kas.
Kemenkop juga berjanji mempercepat pencairan modal bagi koperasi yang bangunannya sudah siap agar usaha segera berjalan.
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-50930-kdmp-belum-berjalan-tapi-sudah-harus-bayar-cicilan
