BIREUEN – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja anggota DPRK Bireuen yang dinilai mulai mengabaikan mandat rakyat.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan di internal dewan saat ini telah menyentuh persoalan marwah dan independensi lembaga legislatif.
Alfian menyampaikan hal tersebut melalui rilis resmi kepada media pada Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, para wakil rakyat tersebut telah kehilangan fungsi pengawasan yang seharusnya mereka perjuangkan demi kepentingan masyarakat luas.
Saat ini, Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah yang mengalami bencana ekologis cukup parah. Namun, pemerintah daerah beserta legislatif dianggap belum mampu mengeluarkan para korban dari penderitaan yang berkepanjangan.
Sayangnya, DPRK Bireuen terkesan bersikap seolah-olah tidak terjadi masalah apa pun di lapangan. Alfian menilai para anggota dewan tidak peduli dan hanya sibuk mengejar rente serta memelihara sifat patuh kepada penguasa daerah.
Selain itu, publik dapat melihat kejanggalan saat banyak pihak sibuk membangun citra positif pemerintahan. Padahal, laporan Pansus LKPJ memberikan banyak catatan kritis yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi eksekutif.
"Kita perlu kritis, atas kinerja DPRK hari ini, publik memiliki hak suara untuk membangunkan mareka disaat tertidur atau hanya perduli pada kekuasaannya semata," ujar Alfian dengan tegas.
Ia mengingatkan bahwa legislatif memiliki mandat pengawasan, regulasi, dan penganggaran. Oleh karena itu, jika dewan hanya bekerja untuk "memuaskan" kekuasaan, maka publik patut mempertanyakan integritas mereka secara kelembagaan.
Sikap diam dewan ini dinilai dapat memelihara kebodohan secara masif di tengah masyarakat. Hal tersebut secara otomatis memperlambat proses pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh warga Bireuen.
Anggota dewan seharusnya tidak menjadi corong pemerintah karena mereka membawa mandat rakyat yang sangat besar. Sementara itu, MaTA mempertanyakan apakah mandat tersebut sudah berjalan atau justru sengaja ditidurkan demi mengejar keuntungan pribadi.
MaTA juga mengingatkan para anggota DPRK untuk konsisten berjuang bersama rakyat dan menjalankan fungsi aslinya. Alfian menilai pola yang terjadi saat ini mirip dengan pola masa Orde Baru yang harus segera diubah oleh partai politik.
Jika tidak ada perubahan, masyarakat patut meninggalkan mereka pada pemilu mendatang. "Kalau anda kritis dan perduli maka rakyat bersama anda tapi kalau anda bersama kekuasaan, maka siap-siap untuk di tinggalkan," tambah Alfian.
Lebih lanjut, MaTA menilai banyak aspek di Kabupaten Bireuen yang memerlukan pembenahan segera. Salah satunya adalah memperkuat perencanaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan keinginan pemodal, birokrasi, atau politisi.
Sektor layanan publik juga harus maksimal hingga ke tingkat kecamatan, bukan hanya menumpuk di pusat kabupaten. Alfian menyoroti realisasi APBK yang tidak terarah serta minimnya inovasi sumber PAD baru di tengah kekacauan fiskal saat ini.
Ia menganggap sikap cepat puas sebagai sebuah kebodohan kolektif. "DPRK membangunkan narasi seakan-akan baik-baik saja adalah ngibul," pungkas Alfian.
MaTA berharap rakyat Bireuen tetap kritis terhadap kebijakan yang ada agar tidak terus mendapatkan informasi yang keliru. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi kinerja eksekutif maupun legislatif demi generasi masa depan. (mis)
Editor : Redaksi
