MALANG – Meningkatkan hasil tangkapan belum tentu membuat seluruh nelayan hidup lebih sejahtera. Di balik tingginya aktivitas penangkapan ikan, masih terdapat kesenjangan pendapatan, tekanan terhadap sumber daya ikan, serta tantangan keberlanjutan yang harus dihadapi masyarakat pesisir. Berangkat dari persoalan tersebut, mahasiswa Program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya, Ully Wulandari, menawarkan model pengelolaan perikanan cantrang yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara lebih seimbang.
Hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam forum Diseminasi Disertasi yang diselenggarakan di Gedung B FPIK Universitas Brawijaya pada Jumat (3/7). Ully, yang merupakan dosen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, mengangkat disertasi berjudul "Model Ekonomi Kesejahteraan Nelayan Cantrang Berkelanjutan di Brondong, Jawa Timur."
Penelitian berfokus pada aktivitas perikanan cantrang di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan, salah satu sentra perikanan tangkap terbesar di Jawa Timur. Kajian dilakukan melalui integrasi analisis bioekonomi sumber daya ikan demersal, kelayakan finansial usaha penangkapan, analisis keberlanjutan multidimensi, serta berbagai faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penangkapan cantrang masih layak secara ekonomi dalam jangka pendek. Namun, keberhasilan usaha tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, terutama antara nakhoda dan anak buah kapal (ABK). Di sisi lain, tekanan terhadap sumber daya ikan dan aspek keberlanjutan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan perikanan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sektor perikanan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau keuntungan usaha semata, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelestarian sumber daya ikan serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh pelaku usaha perikanan.
Hasil riset ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (No Poverty) melalui upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan, SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui penguatan usaha perikanan yang produktif dan layak, SDG 12 (Responsible Consumption and Production) dengan mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih bertanggung jawab, serta SDG 14 (Life Below Water) melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian menghasilkan model kebijakan pengelolaan perikanan cantrang yang menempatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya sebagai dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Model tersebut menawarkan enam prioritas kebijakan, yaitu pengendalian upaya penangkapan secara adil, peningkatan efisiensi usaha berbasis kepatuhan, perbaikan selektivitas alat tangkap, perlindungan kesejahteraan rumah tangga nelayan, penguatan modal sosial masyarakat pesisir, serta pemantauan keberlanjutan secara berkala.
Selain itu, penelitian juga membedakan rekomendasi kebijakan menjadi dua kelompok, yakni kebijakan yang harus segera diterapkan, seperti pengendalian armada, penguatan pengawasan, perlindungan ABK, dan monitoring keberlanjutan, serta kebijakan yang dapat dikembangkan secara bertahap, meliputi pemberian insentif usaha, peningkatan selektivitas alat tangkap, penguatan kelembagaan nelayan, hingga peningkatan literasi keuangan rumah tangga nelayan.
Forum diseminasi disertasi menjadi ruang akademik untuk menyebarluaskan hasil penelitian sekaligus memperoleh masukan dari berbagai pihak sebelum rekomendasi tersebut diterapkan lebih luas. Melalui penelitian ini, FPIK Universitas Brawijaya kembali menunjukkan kontribusinya dalam menghasilkan riset yang tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga menawarkan solusi berbasis bukti ilmiah bagi pengelolaan perikanan Indonesia.
Model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pengelola pelabuhan perikanan, organisasi nelayan, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, sehingga sektor perikanan tangkap mampu berkembang secara produktif, adil bagi nelayan, dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.
Editor : Redaksi
