JEMBER (Realita) - DPRD Jember akhirnya menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 melalui rapat paripurna, Kamis (20/08/2026). Persetujuan itu menjadi dasar bagi eksekutif untuk menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Jember mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Kebijakan ini ditempatkan sebagai strategi utama pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Bupati Jember Gus Fawait mengatakan, penyusunan perubahan anggaran merupakan hasil sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). PAPBD 2026 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menjadi awal dari upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” ujar Fawait.
Menurut Fawait, penguatan pelayanan dasar harus menjadi fondasi pembangunan daerah. Pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang memadai.
Momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia juga disebut harus diterjemahkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan. Karena itu, kebijakan anggaran diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember memperluas program beasiswa perguruan tinggi.
“Kita ingin anak-anak Jember memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi,” kata Fawait.
Pemkab Jember mencatat jumlah penerima beasiswa dari alokasi 2025 dan 2026 mencapai sekitar 12.000 orang. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi keluarga penerima untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Selain beasiswa, pemerintah daerah juga menggenjot pemeliharaan dan revitalisasi sarana pendidikan. Setelah merenovasi 124 sekolah pada tahun sebelumnya, perbaikan pada 2026 dilanjutkan dengan menyasar lebih dari 200 sekolah.
Di sektor kesehatan, Pemkab Jember mempertahankan layanan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC). “Program kesehatan gratis berbasis UHC terus berjalan,” ujar Fawait.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui program homecare. Layanan ini disiapkan untuk mendekatkan pelayanan medis kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat yang mengalami kendala untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
“Kami berharap penguatan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar dapat menjadi fondasi untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Jember,” pungkas Gus Fawait.
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-50571-perubahan-apbd-2026-jember-fokus-layanan-dasar-untuk-tekan-kemiskinan
