BEKASI (Realita)- Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Program Permakanan Tahun Anggaran 2026. Sasarannya jelas, kelompok rentan: anak, lansia, dan penyandang disabilitas di Kecamatan Bekasi Timur.
Secara seremonial, program ini terlihat mulia. Bantuan diserahkan di halaman Kantor Kecamatan Bekasi Timur, Rabu (16/9/2026). Isinya paket sembako komplit: beras, kecap, kornet, sarden, susu, biskuit, hingga gula pasir. Meski ada catatan, susu hanya untuk lansia dan anak, tidak untuk disabilitas.
Kepala Dinsos Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menyebut ini bukti adanya kehadiran negara.
"Melalui program permakanan ini, kami ingin memastikan bahwa pemerintah hadir memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Robert kala itu.
Dinsos berdalih, distribusi sudah diperkuat dengan koordinasi kelurahan dan kecamatan untuk memastikan ketepatan sasaran serta memperkuat pendataan di tingkat wilayah.
*Namun, dari Kacamata Ekonomi Kerakyatan, Program Ini Menyisakan Masalah Besar.*
*1. Ekonomi Sirkular yang Mati*
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madong (PKB), mengkritik keras model pengadaan terpusat. Menurutnya, pola ini mematikan ekonomi lokal.
"Kalau pengadaan kan pasti indikasinya memakai pihak ketiga, pasti ada yang diuntungkan. Kalau ke UMKM kan enggak, jadi setidaknya menghidupkan UMKM juga," ujar Ahmadi, Selasa (23/9/2026).
Dalam perspektif ekonomi sosial, seharusnya bantuan tidak berhenti sebagai charity. Seharusnya ada _multiplier effect_. Model ideal menurut DPRD: pemerintah memberi kartu voucher kepada penerima, dan penerima menukar sembako di warung- warung UMKM di setiap RW.
Uang APBD tetap berputar di Bekasi, warung hidup, UMKM naik kelas, warga dapat sembako. Saat ini, uang justru lari ke vendor besar pemenang tender.
*2. Sosial: Data Desil Carut-Marut, Bantuan Terancam Salah Sasaran*
Ini yang paling krusial. Dinsos mengklaim data sudah tepat sasaran, tapi DPRD justru menemukan fakta sebaliknya.
"Harusnya Dinsos Kota Bekasi fokus terkait carut-marutnya pembenahan Desil. Harusnya benahi dulu permasalahan Desil. Malah program sembako sudah turun," tegas Ahmadi.
Fakta di lapangan, banyak warga mengeluh Desilnya terlalu tinggi padahal kemampuan ekonominya tidak sesuai. Jika basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) saja belum beres, bagaimana program permakanan bisa tepat sasaran?
Bahkan, Komisi IV yang memiliki fungsi pengawasan mengaku tidak pernah mendapat penjelasan rinci dalam RDP.
"Mungkin saya tidak hadir dalam RDP atau kepala dinasnya dalam menjabarkan program kerjanya. Dinsos juga harus diperjelas dari pengawasan Komisi IV," katanya.
*3. Dari Bansos ke Pemberdayaan*
Bagi DPRD, pembagian sembako bagus untuk jangka pendek, tapi buruk untuk jangka panjang. Ini menunjukkan pemerintah seolah kehabisan ide program pemberdayaan yang berkelanjutan.
"Saya melihat pemerintah kayak tidak punya ide. Harusnya pemberdayaan di bawah, misalnya warung-warung di bawah ikut juga dalam penyaluran sembako. Masyarakat dikasih kartu tinggal ambil ke warung tersebut," jelasnya.
Konsep RW-Centric ini justru lebih akurat secara sosial. Ketua RW lebih tahu siapa warganya yang benar-benar layak dan tidak layak, dibanding data dari atas yang sering tumpang tindih.
"Iya ini kan dinas, bukan ormas. Intinya harus terencana, tersistematis, bukan sporadis tahu-tahu memberikan bantuan," pungkas Ahmadi.
DPRD memastikan akan memanggil Kepala Dinsos untuk membuka secara transparan: berapa pagu anggarannya, apa nomenklatur bantuannya, dan berdasarkan data apa penerima ditetapkan.
Tanpa pembenahan data Desil dan tanpa skema yang menghidupkan UMKM, Program Permakanan 2026 dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran, tanpa pernah benar-benar mengentaskan kemiskinan.(A1)
Editor : Redaksi
