JAKARTA (Realita)- Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berlangsung hari ini, Selasa (10/11/2026).
Namun, informasi itu justru datang dari luar kepolisian yang mendapatkan info akurat.
Dari sumber di kepolisian, sidang KKEP hari ini tengah berlangsung dengan pihak pelanggar adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution.
"Sekarang sedang berlangsung sidang etik pemecatan Ahrie Sonta di Mabes Polri," ucap sumber, Selasa (10/11/2026).
Sumber lainnya menyatakan, sidang KKEP itu seharusnya terjadwal diselenggarakan kemarin (9/10/2026). Namun, tidak ada info lanjutan apakah jadi dilaksanakan pada kemarin atau tidak.
Berdasarkan informasi yang didapatkan sumber tersebut, Polri dipastikan memproses kasus ini secara cepat dan tepat. Tidak hanya etiknya, tetapi juga di proses pidananya.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, mengonfirmasi penyelenggaraan sidang KKEP tersebut. Dia pun membenarkan bahwa sidang KKEP tersebut memang dilakukan tidak bersamaan dengan tersangka lainnya.
"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Sdr. AS oleh Div Propam Polri," tutur Isir kepada wartawan.
Isir menerangkan, akan ada secara bertahap penyelenggaraan sidang KKEP ini kepada tersangka lainnya. Namun, belum dipastikan siapa saja yang setelah ini menjalani sidang.
Diketahui, dalam kasus penyadapan ini, tim penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dari empat tersangka, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob. Diketahui, SU belum ditahan karena sedang sakit pascastroke.
Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli dalam perkara tersebut. Para ahli terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.
Listyo Sigit dan tiga tersangka lainnya dikenakan sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP mengenai penghapusan informasi elektronik yang diancam pidana maksimal delapan tahun penjara.(kik)
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-52217-irjen-ahrie-sonta-terancam-dipecat-kasus-penyadapan-presiden-prabowo
