MADIUN (Realita) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Madiun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Mereka menyuarakan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak penghentian pemborosan anggaran, penetapan status bencana nasional di wilayah terdampak, serta evaluasi dan pencopotan pejabat yang dinilai tidak kompeten.
Mereka juga menyoroti besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan pemangkasan anggaran pemerintah pusat.
Selain itu, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan, perluasan akses pendidikan yang terjangkau, serta perlindungan kebebasan menyampaikan aspirasi. Persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah turut menjadi perhatian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan, tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Sementara persoalan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya program Be Smart, akan segera dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.
“Besok akan kami mulai tindak lanjuti. Aspirasi yang berkaitan dengan pemerintah pusat kami teruskan ke sana. Sementara untuk ranah daerah, khususnya Be Smart, akan kami bahas bersama pihak terkait,” terangnya di depan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun.
Armaya menyebut, dukungan anggaran untuk program Be Smart sebenarnya telah disiapkan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih perlu dikaji kembali agar sesuai dengan ketentuan terbaru mengenai mekanisme pemberian bantuan.
“Anggarannya sudah kami siapkan. Tetapi untuk teknis pelaksanaannya masih perlu dibicarakan dan dievaluasi bersama, karena sekarang terdapat ketentuan baru yang harus disesuaikan,” ungkapnya.
Menanggapi sorotan mahasiswa terhadap fungsi pengawasan DPRD, Armaya menegaskan bahwa lembaga legislatif terus menjalankan kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui pembahasan anggaran, rapat dengar pendapat, inspeksi mendadak, hingga penyampaian rekomendasi kepada pihak eksekutif.
“Pengawasan di tingkat daerah terus kami lakukan secara intensif. Mulai dari pembahasan anggaran, rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, turun langsung melalui sidak, hingga menyampaikan berbagai catatan dan rekomendasi kepada eksekutif,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan mahasiswa, Maikel Jeksen mengatakan, tujuh tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Enam tuntutan nasional yang disuarakan meliputi penetapan status bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas bencana, serta penyelesaian integrasi tata kelola. Yw
Editor : Redaksi
