Pemprov Jatim Akui Ada Proposal Permintaan Dana Hibah dari Gus Iqdam

Advertorial

SURABAYA (Realita)-Permohonan dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan dai kondang Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam dipastikan kandas di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara resmi menolak proposal pengajuan bantuan hibah sebesar Rp25 miliar tersebut untuk Tahun Anggaran 2027.

Dana hibah puluhan miliar rupiah tersebut sedianya direncanakan untuk pembangunan kawasan wisata religi serta fasilitas edukasi manasik haji terpadu di markas yayasan yang berlokasi di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengonfirmasi keberadaan proposal pengajuan bantuan dari pihak yayasan yang diasuh Gus Iqdam tersebut.

"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," ujar Adhy saat memberikan keterangan pers, Senin (9/11/2026).

Namun, Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jatim bertindak rasional dan selektif dalam mengelola kas daerah. Mengingat keterbatasan anggaran APBD, pihak Pemprov Jatim memprioritaskan alokasi dana pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Proposal dari Yayasan Sabilu Taubah pun dipastikan dicoret sepenuhnya.

"Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang... Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," tegas Sekdaprov Jatim.

Di Pemkab Blitar Dipangkas Banggar DPRD Tak hanya mengajukan ke tingkat provinsi, pihak Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah bersama Pemerintah Kabupaten Blitar rupanya juga mengusulkan alokasi dana hibah ke APBD Kabupaten Blitar tahun 2027 sebesar Rp4,7 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah. Namun, usulan di tingkat kabupaten tersebut juga tidak mulus. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar memutuskan untuk memangkas nilai usulan hibah tersebut hingga separuhnya demi menjaga asas keadilan bagi pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya di Kabupaten Blitar.

"Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar. Kalau tidak salah seperti itu," terang Beky kepada awak media.ys

 

Editor : Redaksi

Berita Terbaru