MADIUN (Realita) - Imbas dari penyederhanaan birokrasi, sebanyak 166 pejabat eselon IV dilngkup Pemkot Madiun terancam digeser menjadi pejabat fungsional. Hal itu tertuang didalam Peraturan Menteri PAN-RB nomer 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB nomer 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
Walikota Madiun, Maidi mengatakan, sebenarnya jika ditotal ada sekitar 400 an lebih pejabat eselon IV. Namun karena adanya aturan baru, maka 166 ASN yang nantinya terkena penyederhanaan. Maidi menyatakan, seharusnya mereka bersyukur masuk data penyederhanaan. Pasalnya, untuk menjadi pejabat fungsional, mereka tidak lagi menjalankan uji kompetensi.
Baca Juga: Tiba-tiba Mbah Kuri Ponorogo Datangi Rumah Bacawali Madiun Maidi
Padahal ketika seorang pejabat yang hendak naik pangkat ke struktural harus menunggu empat tahun lamanya. Sedangkan pejabat fungsional hanya membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun saja.
Baca Juga: Bapelitbangda Sosialisasikan RPJPD Kota Madiun 2025-2045
“Yang kena penyederhanaan harusnya bersyukur. Kalau dia difungsionalkan, berarti dia tanpa uji kompetensi. Kalau dia rajin, kenaikan pangkatnya akan cepat, tidak menunggu empat tahun, tapi tiga tahun dan dia bisa menduduki struktural di eselon III,” katanya, Rabu (24/11/2021).
Bagi eselon IV yang tidak terkena penyederhanaan, lanjut Maidi, mereka tidak bisa masuk ke jabatan fungsional tanpa melalui uji kompetensi. Pun juga mereka berpotensi menjadi pelaksana staf terlebih dulu. Dirinya berharap, ASN yang masuk penyederhanaan birokrasi tidak khawatir, sebab tidak ada perubahan dari sisi kesejahteraan. Pun juga akan mendapatkan hak yang sama.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan
Dari 166 jumlah usulan penyetaraan jabatan, berasal dari seluruh OPD di Kota Madiun, kecuali Kelurahan, Kecamatan dan Rumah Sakit.paw
Editor : Redaksi
