JAKARTA- Pemerintah mengungkapkan, hingga akhir November 2021 utang pemerintah mencapai Rp 6.713,24 triliun atau setara 39,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pemerintah mampu membayar utang tersebut.
"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman," ujarnya dalam acara virtual, Minggu (9/1/2022).
Baca Juga: Sri Mulyani dan Risma Bakal Jadi Saksi untuk Anies-Muhaimin di MK
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil utang karena memang Indonesia membutuhkannya untuk membangun fasilitas yang dinikmati rakyat, memberikan bantuan sosial, subsidi, hingga membayar gaji pegawai negeri. Sehingga, ia pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya saja, tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut.
"Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp6.000 apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya," jelasnya.
Baca Juga: Hutang Indonesia Capai Rp 8.144 Triliun, Pakar: Bayi yang Baru Lahir Sudah Nanggung Utang Rp 30 Juta
Menurutnya, pendapatan negara anjlok apalagi selama pandemi Covid-19, sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan untuk pegawai negeri dan TNI/Polri.
Oleh karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja.
Baca Juga: Utang Rp 8000 Triliun, Pemerintah Indonesia Harus Nyicil Rp 500 T per Tahun
"Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi," pungkasnya.bc
Editor : Redaksi
