TRENGGALEK (Realita) - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (POLPP - PK) Kabupaten Trenggalek, Kamis (17/3/2022).
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) gaji pegawai di POLPP - KB serta rendahnya anggran Bantuan Politik (Banpol) di Badan Kesbangpolinmas.
Baca Juga: Komisi II DPRD Trenggalek: Komindag Lampaui Target, DKP Perlu Optimalisasi PAD
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, ada dua hal yang kami cermati, yakni rendahnya nilai anggran Banpol serta adanya Silpa gaji pegawai Rp 500 juta.
" Kami meminta adanya kenaikan anggaran Banppl dari Rp 3.000 per suara menjadi Rp 10.000 per suara dalam satu tahun.Terkait Silpa gaji pegawai Rp 500 juta bisa dialihkan untuk kegiatan operasional, " ucapnya.
Alwi menuturkan, pihaknya meminta kenaikan anggaran Banpol bukan tanpa alasan.Karena, jika dibandingkan dengan Kota Malang sangat jauh berbeda, yaitu Rp 15.000 per suara dalam satu tahun." Jadi kami minta penyesuaian, " imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Paripurnakan 28 Raperda 2022
Politisi dari PKS ini meminta untuk Silpa Tp 500 juta hendaknya dialihkan untuk kegiatan operasional.Misalkan untuk biaya perawatan kendaraan.Karena, anggarannya sedikit, terkadang mereka urunan untuk pembiayaan operasinal.
" Jadi tidak ada salahnya jika anggaran tersebut dialihkan untuk yang lebih membutuhkan, " ungkapnya.
Baca Juga: Pejabat Sekda Trenggalek: Kita Harus Dorong BPR Jwalita Jadi BUMD yang Sehat
Selanjutnya, dia menyebut, salah satu timgginya Silpa, karena ada 5 orang yang pensiun selama tahun 2021.
" Silpa itu terlalu besar. Prosentasenya sekotar 5 persen dari anggaran yang ada, yaitu Rp 9 miliar.Jadi idealnya Silpa itu ya kisaran Rp 50 juta hingga Rp 100 juta," ujarnya.ags
Editor : Redaksi
