LAMPUNG (Realita)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp 86 triliun. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran Pemilu tahun 2019 yang hanya Rp. 25,59 triliun.
Mendengar anggaran yang terlampau fantastis, Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, ikut menyuarakan protes. Mereka minta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Pleno Rekapitulasi Pemilu Tingkat Kota Madiun Diwarnai Protes
"Uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat. Sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) saya dengar cuma 600 ribu," kata Ketua Komunitas Petani Kopi Ahmad Wiluyo, Jumat (25/3).
Menurutnya, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.
"Dulu banyak yang terima bantuan, petani, yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usaha dapat di atas dua juta," ujarnya.
Ia, mengatakan meski nominalnya tidak besar, masyarakat sangat tertolong dengan bantuan pemerintah. Masyarakat, sambungnya, juga merasakan kehadiran pemerintah di kala situasi ekonomi sedang sulit.
Baca Juga: Ahmad Labib Unggul, Golkar Amankan 1 Kursi DPR RI Dapil X Jatim
"Kalau cuma untuk Pemilu kurang nampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga yang terbantu," ungkap Ahmad.
Ia tak menampik Pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka. Namun, tambahnya, pelaksanaan Pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari. "Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat," tegasnya.
Senada dengan Wiluyo, Muslimin mengaku kaget dengan anggaran Pemilu. Ia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu. Namun baginya, menghabiskan anggaran 76,6 triliun hanya untuk memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.
Baca Juga: Hitung Suara KPU, Perebutan Kursi Dapil III Ponorogo Ketat, Petahana Terancam Tumbang
"Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati, ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar," tegas Muslimin.
Dalam hukum jual beli, biasanya semakin mahal suatu barang semakin baik kualitasnnya. Begitu pun sebaliknya. Namun, hal tersebut tak berlaku dalam Pemilu di mana calon yang tampil dapat dipastikan tokoh terbaik bangsa.
"Siapa pun presidennya sama saja, pasti berniat baik, dan pasti kami ikuti, buat apa mahal-mahal," tandasnya.kik
Editor : Redaksi
