MADIUN (Realita) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun langsung membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Madiun 2021. Pembentukan pansus ini setelah Walikota Madiun, Maidi membacakan LKPj dihadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD pada rapat paripurna, Jumat (25/3/2022) malam.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, pansus diketuai oleh Ngedi Trisno Yhushianto dengan anggota setiap fraksi. Selanjutnya, pansus diberikan waktu selama 30 hari kedepan untuk membahas dan menindaklanjuti LKPj. Setelah selesai, hasilnya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi pada rapat paripurna berikutnya.
Baca Juga: Jalur Zonasi PPDB SMP di Kota Madiun Berubah, Ini Kata Dindik
"’Masyarakat menilai kinerja Walikota sudah bagus. Tetapi, fraksi bisa berpendapat berdasarkan capaian-capaian selama ini,’’ katanya.
Menurutnya, pembahasan LKPj tersebut sangatlah penting guna perbaikkan kinerja pemerintah daerah kedepan. Andi Raya berharap, pansus yang telah dibentuk bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga pembahasan dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Agar yang sudah baik selama ini bisa diteruskan dan ditingkatkan lagi,’’ terangnya.
Sementara dalam LKPj, Walikota Madiun Maidi mengatakan, pendapatan daerah terealisasi 109,37 persen dari target 1 triliun 6 miliar rupiah. Lalu, belanja daerah yang direncanakan 1 triliun 275 miliar, dapat direalisasikan sebesar 1 triliun 73 miliar rupiah, atau tercapai 84,19 persen. Dan penerimaan pembiayaan daerah terealisasi 100 persen dari rencana Rp 268,93 miliar.
"Pendapatan daerah terdiri dari PAD Rp 265,92 miliar, dana perimbangan Rp 813,13 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 21,63 miliar," katanya.
Baca Juga: Golkar Berikan Apresiasi, di Tangan Maidi Kota Madiun Tambah Bagus
Dalam kesempatan itu, Walikota juga menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,73 persen, atau naik 8,12 poin dibanding tahun 2020 yang hanya minus 3,39 persen. Dengan melihat angka tersebut, pemulihan ekonomi mulai terlihat signifikan pada sebagian besar kegiatan usaha. Kebijakan pelonggaran aktivitas serta peningkatan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari berdampak besar terhadap pertimbuhan ekonomi.
"Secara umum kinerja ekonomi Kota Madiun mulai menunjukkan peningkatan," ujarnya.
Pemulihan ekonomi sosial ditengah pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Pendekar. Terbukti, IPM tahun 2021 sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen dan meningkat 0,34 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Ruang Satu Kota Madiun, Pergi Untuk Kembali
"Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya. Baik indeks kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan," jelasnya.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra memimpin jalannya Rapat Paripurna LKPj Walikota Madiun 2021.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan sumber BPS turun sebesar 0,17 poin dari yang semula 8,32 persen di tahun 2020, menjadi 8,15 persen pada tahun 2021. Dalam hal prosentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 8.830 jiwa atau 4,98 persen, naik menjadi 9.060 jiwa atau 5,09 persen di 2021. Namun, Walikota optimis angka itu bisa turun seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik.(*)
Editor : Redaksi
