Cegah PMK tanpa Tutup Pasar, Ini yang Dilakukan Pemkab Ponorogo

PONOROGO (Realita)- Merebaknya wabah Penyakit Mata dan Kuku (PMK) di Kabupaten Magetan, ditanggapi serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Tak hanya melakukan penyekatan perbatasan guna mencegah masuknya Sapi dari luar daerah, saat ini Pemkab tengah genjar melakukan upaya pencegahan namun tanpa menutup Pasar Hewan di Bumi Reyog.

Hak ini terungkap dalam rapat kordinasi antisipasi PMK, yang dipimpin Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, di gedung Pusdalop Ponorogo, Rabu (18/05/2022). 

Baca Juga: Takut Tertindas Lagi, Ratusan Pedagang Pasar Eks-Stasiun Ponorogo Kompak Dukung Rilis

Bupati Sugiri Sancoko mengaku, kendati rutin melakukan penyekatan, alasan pihaknya tidak menutup pasar hewan adalah untuk mengatisipasi gejolak ekonomi di masyarakat khususnya bagi peternak, menyambut hari raya Idhul Adha. 

"  PMK itu tidak menular ke manusia. di hewan tingkat kematiannya juga 1-5% jadi rendah sekali. Tugas kami bagaimana wasapada. Maka saya bikin rekomendasi penyekatan- penyekatan di perbatasan pintu masuk, dari Magetan misalnya, kemarin ketika Pasar Pahing di Jetis ada berkurang sampai 30% pedagang sapi dari Magetan. Tapi kami tidak menutup pasar, kalau pasar tutup akan memicu ekonomi yang lumpuh, akan kami buka tapi dengan persyaratan yang cukup ketat," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertahankan) Mas'un mengaku, kendati masih dalam zona aman PMK. namun pihaknya akan melakukan tiga upaya pencegahan guna mengantisipasi virus ini. Antara lain, deteksi dini, sosialisasi, dan penyekatan. 

Baca Juga: World Clean Up Day, Bupati Giri dan Belasan Ribu Pelajar Ponorogo Gelar Aksi Pungut Sampan

" Kalau ada laporan ada hewan ternak yang sakit kita cek survielent, kita lakukan diagnosa apakah gejala disebut yang ditunjukkan pertenak tadi adalah gejala PMK alhamdulillah sejauh ini bukan gejala PMK, sosialisasi atau KIE ke peternak agar memahi penyakit ini gejala dan cara menghindari agar tidak tertular, ketiga penyekatan daerah-daerah wabah karena penukaranya cepat bisa lewat media, sehingga harus dilakukan pencegahan daerah daerah wabah," ujar Mas'un," ujarnya. 

Cilegon dalam

Mas'un mengaku saat ini pihaknya belum bisa melakukan vaksinasi hewan ternak khususnya sapi untuk mencegah penyebaran PMK. Hal ini dipicu minimnya stok vaksin secara nasional. 

" Selama ini kita kan sudah bebas PMK, sehingga di stok di Indonesia sudah tidak ada, sehingga untuk vaksinasi untuk hewan yang sudah sehat dalam waktu dekat belum bisa dilakukan. Tapi antisipasi kita untuk hewan yang sakit biasa yang dilaporkan ke kita yang kita cek ternyata sakit biasa itu kita upayakan ada obatnya," ungkapnya. 

Baca Juga: Gelar PRMCD, Bupati Ponorogo Kampanyekan Jaga Data Pribadi dari Kejahatan Cyber

Terkait minimnya tenaga dokter hewan saat ini, Pihaknya tengah berkordinasi dengan Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Ponorogo yang memiliki 25 dokter hewan swasta. 

" kita akan kerja sama dengan PDHI yang di wilayah Ponorogo ada 25 orang dan berpraktek swasta, karena eskalasi nya naik maka kita libatkan mereka," pungkasnya.adv/znl

Editor : Redaksi

Berita Terbaru