Program Bantuan Senilai Rp 22 Miliar, Diharap Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan di Lamongan

realita.co
HUT ke-26, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang  di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Kamis (22/10). Foto: Defit

LAMONGAN (Realita) - Sebanyak 23 ribu nelayan di Kabupaten Lamongan, bakal menikmati program bantuan senilai Rp 22 miliar yang terintegrasi dalam Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Program itu diharapakan agar nelayan semakin mapan dan sejahtera sesuai nawa cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

Baca juga: Rembug Nasional Sukses Digelar, Nelayan Lamongan Harapkan Tangkapan Rajungan Semakin Meningkat

Hal itu di sampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kalabu) Kecamatan Brondong, Lamongan, Nur Alimin, ditengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang  di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Kamis (22/10).

"Dengan program tersebut masyarakat punya harapan kehidupan kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan lebih meningkat, berdaya dan berkualitas," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Muchlisin Amar, mewakili pengurus cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan menyampaikan optimisme bahwa nelayan Lamongan yang jumlahnya kurang lebih 23 ribu orang dan jumlah kapal sebanyak 4600 dengan berbagai ukuran gros ton (GT), serta bermacam jenis alat tangkap, akan semakin terfasilitasi secara mudah.

Baca juga: Akademisi Soal Kritik KAHMI : Perguruan Tinggi di Lamongan Masih Komitmen Pengabdian Masyarakat

"Insyallah akan lebih mudah, baik pengurusan sertifikat ijin berlayar untuk semua jenis kapal/ perahu, sehingga tidak ada satupun kapal dan perahu yang tidak punya sertifikat ijin berlayar. Sehingga nelayan bisa melaut dengan nyaman dan produktif tanpa harus khawatir kena operasi PSDKP di saat melaut, kondisi seperti ini akan meningkatkan kualitas ekonomi nelayan Lamongan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Muchlisin Amar meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk menggratiskan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan untuk seluruh nelayan. "DIsamping aktifitas saat melaut penuh resiko dan tantangan, juga karena nelayan merupakan subyek penting dalam pembangunan ekonomi bangsa kedepan," lanjut Muchlisin.

Baca juga: KAHMI Lamongan Kritik Perguruan Tinggi Soal Pemberdayaan Nelayan, Begini Tanggapan Akademisi!

Acara tasyakuran dalam rangka HUT ke 26 Kementerian Kelautan dan Perikanan siang itu dihadiri UPT Brondong, Mudhofar, Satpolair, Sudarmaji, Kepala Perindo Brondong, aryo, dan pemilik kapal, pelaku bisnis ekonomi perikanan, serta nelayan yang menerima simbolis sertifikat ijin berlayar.

Reporter : Defit Budiamsyah

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru