BIREUEN — Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, merespons penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dan Perum Bulog. Kedua pihak menyepakati pembangunan infrastruktur pascapanen di Pendopo Bireuen pada Jumat (8/5/2026).
Surya Dharma mengapresiasi kerja sama strategis tersebut. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan ini tidak berhenti sebagai seremoni politik semata.
Baca juga: Kabar Bireuen Rayakan HUT ke-9, Perkuat Komitmen Indepedensi dan Profesionalisme
“Kami mendukung setiap investasi dan kerja sama strategis yang masuk ke Bireuen. Tetapi publik tidak ingin melihat MoU yang ramai saat penandatanganan, lalu hilang tanpa kepastian. Jangan sampai ini kembali berakhir di meja penandatanganan saja,” tegasnya.
Oleh karena itu, pimpinan dewan ini mendesak Pemkab Bireuen segera memaparkan peta jalan (roadmap) kepada publik. Keterbukaan informasi sangat penting untuk menjamin transparansi proyek kerja sama ini.
“Pemkab Bireuen harus berani mempublikasikan roadmap kerja sama ini. Apa targetnya, kapan mulai dibangun, berapa kapasitas produksi, siapa yang dilibatkan, dan bagaimana manfaat ekonominya bagi rakyat. Jangan biarkan masyarakat hanya mendengar jargon investasi tanpa mengetahui arah dan progres yang jelas,” ujarnya.
Baca juga: Pimpinan Redaksi Juang News Protes Keras Kebijakan Kerja Sama Media Pemkab Bireuen
Selain itu, Surya menegaskan bahwa fasilitas pascapanen wajib menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Proyek fisik bernilai besar ini harus menyentuh akar persoalan pertanian lokal.
“Jangan sampai ini hanya menjadi proyek besar yang megah di atas kertas, tetapi petani tetap kesulitan menjual gabah, harga anjlok saat panen, dan rantai distribusi masih dikuasai tengkulak. Ukuran keberhasilannya bukan pada berdirinya bangunan, tetapi pada meningkatnya kesejahteraan petani,” katanya.
Infrastruktur pascapanen ini seharusnya memperkuat posisi tawar petani dan menjaga stabilitas harga. Sementara itu, sistem yang modern juga akan menekan angka kehilangan hasil panen dan menciptakan ekosistem pertanian berkeadilan.
Baca juga: Diduga Abaikan Media Lokal, Diskominsa Pilih Bekerja Sama dengan Portal Milik Jubir Pemkab Bireuen
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PKB DPRK Bireuen akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Pengawasan ini memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan janji pemerintah.
“Kami akan mengawasi secara ketat. Jangan sampai ada proyek besar masuk ke daerah, tetapi manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak. Petani harus menjadi penerima manfaat utama, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri,” tutupnya. (mis)
Editor : Redaksi