JEMBER (Realita) - Masa libur sekolah selama hampir tiga pekan dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember, termasuk mengungkap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga fiktif.
Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Khoirozi, menegaskan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak boleh dihentikan hanya karena ditemukan sejumlah persoalan di lapangan. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem dan peningkatan pengawasan.
Baca juga: Jember Bangkit, Ekonomi Tertinggi Lima Tahun dan PAD Tembus Rp1 Triliun
"Kalau ada dapur-dapur yang kurang bagus, ya kita perbaiki ke depan. Bukan programnya yang dihentikan. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah," tegas Khoirozi.
Ia menyebut MBG telah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan gizi anak-anak, program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak pihak yang terlibat dalam operasional dapur.
Menurut Khoirozi, masa jeda operasional selama libur sekolah menjadi kesempatan strategis untuk mendata dan mengevaluasi seluruh dapur MBG yang beroperasi, terutama yang diduga tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
"Kami akan mendata mana dapur yang kurang layak, mana yang belum memenuhi SOP. Ini momentum untuk memperbaiki sistem karena program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan," ujarnya.
Yang menjadi perhatian serius, lanjut dia, adalah adanya indikasi keberadaan SPPG atau dapur MBG fiktif. Karena itu, penghentian sementara operasional selama masa liburan bukan semata-mata karena efisiensi anggaran, melainkan bagian dari proses verifikasi dan penataan ulang.
Baca juga: KA Pandalungan 2 Resmi Beroperasi, Perkuat Konektivitas Jember–Jakarta
"Kalau memang ada dapur yang fiktif, ini menjadi kesempatan untuk mendeteksinya. Jadi penutupan sementara bukan untuk efisiensi, tetapi untuk pemerataan dan mendeteksi mana dapur yang benar-benar beroperasi dan mana yang tidak," katanya.
Meski demikian, Khoirozi mengaku jumlah maupun lokasi dapur yang diduga fiktif di Jember masih dalam proses pendataan. Satgas MBG akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pengecekan lebih mendalam tanpa mengganggu aktivitas distribusi makanan.
"Belum terdeteksi semuanya. Justru nanti saat libur ini kami bisa bergerak lebih leluasa melakukan pengecekan karena tidak mengganggu aktivitas dapur," ujarnya.
Selain menyoroti dugaan dapur fiktif, Satgas MBG juga akan mengevaluasi aspek teknis, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurut Khoirozi, sebagian besar dapur yang sebelumnya sempat disuspensi telah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan limbah.
Baca juga: Gus Fawait Kukuhkan Forum Pesantren dan Guru Ngaji, Dorong Santri Jadi Penggerak Jember Maju Menulis
"IPAL itu sangat penting karena limbah dapur tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar. Sekarang banyak pengelola dapur yang sudah mulai memperbaiki dan melengkapi fasilitas tersebut," katanya.
Berdasarkan surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah hingga 11 Juli 2026. Jeda waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas layanan dapur MBG.
"Kami menghormati keputusan pemerintah. Selama masa jeda ini fokus kami adalah memperbaiki dapur-dapur yang masih kurang baik agar saat program berjalan kembali, kualitas layanan semakin maksimal," pungkas Khoirozi.
Editor : Redaksi