MADIUN (Realita) – Selain mengungkap dugaan pemerasan berkedok program Corporate Social Responsibility (CSR) dan gratifikasi terhadap para pengembang perumahan di Kota Madiun, persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi juga mengungkap fakta baru.
Dalam persidangan terungkap adanya permintaan satu ekor domba kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Baca juga: JPU KPK Tuntut Maidi 7 Tahun 2 Bulan Penjara dan Uang Pengganti Rp8 Miliar
Fakta tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, Sumarno, saat memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesaksiannya, Sumarno membenarkan bahwa setiap OPD diminta menyediakan satu ekor domba.
"Ada, satu ekor domba per OPD," ujar Sumarno saat menjawab pertanyaan majelis hakim.
Menurut Sumarno, domba-domba tersebut rencananya akan ditempatkan di kawasan mini zoo yang berada di Ngrowo Bening, milik PDAM Kota Madiun.
Baca juga: Istilah “Kopi” di WhatsApp Thariq Disorot, Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Uang Rp100 Juta untuk Maidi
Majelis hakim kemudian menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memenuhi permintaan tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Sumarno mengaku membeli domba menggunakan uang pribadinya.
"Uangnya dari uang pribadi. Kalau saya sendiri dari uang pribadi saya sendiri," ungkapnya di persidangan.
Keterangan tersebut menjadi salah satu fakta yang mencuat dalam persidangan dugaan korupsi pemerasan dengan modus CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Baca juga: Sidang Tipikor Kota Madiun, JPU KPK Soroti Penyesalan Terdakwa Maidi di Persidangan
Sebelumnya, Sumarno dihadirkan sebagai saksi dalam klaster perkara dengan terdakwa Maidi bersama Thariq Megah, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun.
Dalam perkara ini, jaksa menghadirkan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan berkedok program CSR serta dugaan gratifikasi yang kini tengah diperiksa di Pengadilan Tipikor Surabaya. Yw
Editor : Redaksi