JAKARTA- Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Selain Novi, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Saudara NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima atau janji," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djoko Poerwanto saat jumpa pers, di Jakarta, Senin (10/5/2021).
Baca Juga: Sowan ke Pj Bupati Nganjuk, DPC PJI Nganjuk Sampaikan Program Kerja
Enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
1. DUP, Camat Pace
2. ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro
3. HAL, Camat Berbek
4. BS, Camat Loceret
5. TBW, Mantan Camat Sukomoro
Baca Juga: Gus Ibin: Maju di Pilkada Karena Ingin Mewujudkan 9 Program Prioritas
6. MIM, Ajudan Bupati Nganjuk
"TBW mantan camat Sukomoro sebagai pemberi, dan Saudara MIM ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara penyerahan uang dari camat dimaksud ke Bupati Nganjuk," katanya.
Djoko mengatakan para tersangka itu disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor dengan jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman penjara dari 1 hingga seumur hidup.
"Barang bukti uang yang diamankan dari brankas pribadi Bupati Nganjuk sejumlah Rp 647.900.000," ujar Djoko.
Baca Juga: Siapa Abdul Gani Kasuba dalam Pusaran Dugaan Jual Beli Jabatan di Maluku Utara
Sebelumnya, Bupati Nganjuk Novi Ramhan Hidayat ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). OTT dilakukan KPK bersama Bareskrim Polri.
Nantinya, penyelidikan akan dilakukan oleh Bareskrim Polri. Artinya, kasus ini ditangani oleh Polri.
"Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/5/2021).ik
Editor : Redaksi
