JAKARTA (Realita)- Sikap tegas disampaikan Presiden Joko Widodo terkait usulan perwira aktif TNI/Polri bertugas di kementerian atau lembaga.
Presiden menegaskan, usulan yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu belum mendesak.
Baca Juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
"Saya melihat kebutuhannya masih belum mendesak," kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/8).
Jawaban sama kembali ditegaskan Presiden Jokowi saat wartawan mempertanyakan bahwa keputusan tersebut apakah akan berubah dalam waktu dekat.
"Sudah saya jawab, kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak," tegas Presiden Jokowi.
Penugasan perwira aktif TNI/Polri sebelumnya disampaikan Menko Luhut melalui usulan perubahan UU TNI agar bisa ditempatkan di kementerian/lembaga.
Penugasan perwira aktif TNI/Polri itu diklaim akan mengefektifkan kinerja TNI AD.
"Sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian," ujar Luhut, Jumat lalu (5/8).
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
Terkait hal ini, pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, dirinya sepakat dengan Jokowi.
"Saya pikir Jokowi sudah pikirkan dampaknya. Selain kita kembali ke masa orde baru maka fungsi TNI yang netral dan independen bisa rusak,"tegas Jerry.
Direktur P3S ini menambahkan, isu seperti ini tak usah diangkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau Plt yang tak berhasil digolkan.
"Memang semua orang bisa punya ide, usulan dan gagasan tapi harus dikaji dan analisis dulu seperti apa dampak dan resiko di lapangan,"ucapnya, Jumat (12/8/2022).
Baca Juga: Jokowi Minta Kapolri Bebaskan Pendemo yang Ditahan
Ada baiknya, menurut Jerry, bagaimana berpikir menurunkan inflasi dan juga IKN sampai ke persiapan pemilu.
"Saya pikir Jokowi membuat good and smart decision keputusan yang cerdas jadi resiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi. Jadi Tupoksi TNI sebagai pertahanan RI seperti diamanatkan UU jangan diubah soalnya akan sarat kepentingan jika ini disahkan Jokowi,"ungkap Jerry.
"Jangan-jangan ada rencana dan agenda lain dari LBP dengan mengangkat isu ini,"pungkasnya curiga.jr
Editor : Redaksi
