JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mengaudit Badan Zakat Nasional (Baznas). Hal itu dikarenakan adanya dugaan pemberian bantuan dari dana Baznas ke kader PDIP yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat ini menimbulkan polemik masyarakat.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menegaskan peruntukan zakat adalah buat orang dengan golongan fakir atau miskin, orang yang terlilit utang, dan benar-benar tidak mampu.
Baca Juga: Pakar Politik Minta Kubu 03 Akui Kekalahan
“Zakat sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk ashnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang dililit utang sehingga dia benar-benar telah menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya karena utang tersebut,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12).
Selain itu, Anwar juga meminta pemerintah mengaudit Baznas dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini agar pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan.
“Untuk itu, supaya pengelolaan dana yang ada di Baznas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, saya mengusulkan kepada pemerintah supaya memeriksa dan mengaudit Baznas dari tingkat pusat sampai daerah karena dikhawatirkan seperti kata-kata orang bijak ‘di mana ada gula, di situ ada semut’,” kata Anwar Abbas.
Selanjutnya, Anwar mengaku tak kaget jika ada penggunaan dana yang diduga diselewengkan. Bahkan digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan.
“Maka tidak mustahil telah terjadi penyalahgunaan terhadap dana Baznas yang ada. Bahkan tidak mustahil dana Baznas tersebut juga telah dikerubutin oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan yang memang secara hukum dan syariat agama tidak boleh dilakukan,” katanya.
“Ini penting dilakukan agar tidak ada fitnah di tengah-tengah masyarakat sehingga Baznas benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat infak dan sedekah,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo angkat bicara terkait polemik rehabilitasi rumah kader PDIP yang ikut dibantu oleh dana Baznas.
Baca Juga: Soal IG Ketua Bawaslu Kota Madiun Like Medsos Capres, Ini Jawabannya
Menurut Ganjar program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan, ia baru mengetahui jika Baznas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal Rp 20 juta. Sebelumnya Baznas telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan.
Ganjar pun menerima uluran dari Baznas meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup. “Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan,” katanya di Semarang, Sabtu (31/12).
Namun jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas, Ganjar pun setuju jika bantuan tersebut ditarik.
Lagi pula dana Baznas juga belum dicairkan. Program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023. Prosesi pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar Wonosobo itu baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja
“Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain,” tukasnya.
Baca Juga: Diduga IG Ketua Bawaslu Kota Madiun Like Medsos Capres
Selama ini, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Baznas dalam program pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Baznas.
Sejumlah program bantuan telah dilaksanakan seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan ratusan masjid, TPQ, dan pondok pesantren. Juga beasiswa untuk oara pelajar dan mahasiswa serta pengobatan untuk masyarakat tidak mampu.
Ganjar juga menggalakkan gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta. Sejak 2013 sudah 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni.
“Kita terbiasa gotong royong membangun rumah warga. Tidak peduli warga dari partai apa, golongan apa, ormas mana. Kalau kondisinya memang harus dibantu ya kita bantu,” pungkasnya.mr
Editor : Redaksi
