SURABAYA (Realita) - Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mendorong supaya jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya, yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt), segera diemban oleh pejabat definif. Setelah sebelumnya rekrutment dilakukan terhadap Direktur Utama dan Direktur Tehnik.
"Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, dan fokus, tidak rangkap jabatan," jelasnya pada Senin (27/02/2023).
Baca Juga: Komisi C DPRD Surabaya Gelar Rapat Perdana, Ingin PAD Lebih Optimal
AH Thoni menambahkan, hal ini penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah
"Sedangkan sektor menengah kebawah ini, kebanyakan mereka yang berada dipasar-pasar tradisional," imbuhnya.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut mewanti-wanti, supaya semua pihak yang melakukan proses rekrutmen termasuk diantaranya Badan Pengawas, agar mengedepankan azas kehati-hatian.
Baca Juga: Tawuran Pelajar Mulai Marak, DPRD Surabaya dan Satpol PP Lakukan Kordinasi
"Supaya ke depannya bisa maksimal. Bahwa proses rekrutmen tidak hanya didasari kapasitas dan kemampuan, tapi juga rekam jejak daripada calon-calon yang akan direkrut," ujarnya.
Menurut AH Thoni sejak periode awal tahun 2000an sampai sekarang, selalu terjadi fenomena orang yang duduk di jabatan direktur, atau jabatan lainnya di PD Pasar Surya banyak kesandung masalah.
"Jangan sampai fenomena itu terjadi lagi. Setelah direkrut, setelah dilantik, baru ketahuan ada sisi-sisi gelap, menyangkut rekam jejak dari pada direktur yang kemudian memberikan citra kurang baik. Dan memerikan kesan bahwa tim seleksi tidak cermat," terangnya.
Baca Juga: Reaksi Cepat DPRD Surabaya untuk Genjot Kinerja BUMD, PD Pasar Surya Jadi Target Penting!
Lebih lanjut AH Thoni mengatakan jabatan direktur PD Pasar Surya atau direktur BUMD milik Pemkot Surabaya, merupakan jabatan prestisius, karena Sudah Keputusan (SK) langsung dari wali kota.
"Apalagi direktur SK-nya langsung dari wali kota. Kalau direktur tersandung masalah bisa menurunkan citra wali kota. Bahkan bisa menurunkan legitimasi wali kota. Wali kota dianggap kecolongan dalam proses rekrutmen. Untuk itu kita mencermati supaya ada azas kehati-hatian dan kecermatan," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
