PONOROGO (Realita)- Disorotnya kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) pasca terungkapnya harta funtastis milik pajabat Dirjen Pajak Alun Tri Sambodo, berimbas hingga ke daerah.
Tak ingin ikut tersorot mata publik, puluhan pejabat fungsional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ramai-ramai melaporkan harta kekayaanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur di Tahun Pemilu 2024
Kepala KPP Pratama Ponorogo Indra Priyadi mengatakan, dari 89 ASN dengan 52 pejabat fungsional wajil lapor, progres pelaporan LHKPN saat ini telah 100 persen. Artinya ke 52 pejabat KPP Pratama itu telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.
" Kita LHKPN sudah 100 persen sejak 28 Februrai kemarin. Sedangkan 37 ASN pelaksana juga telah melaporkan LHKSN (Laporan Hasil Kekayaan Sipil Negara ) nya ke internal DJP," ujarnya, Kamis (02/03/2023).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Pastikan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Sesuai UU
Indra mengaku, berdasarkan data di laman LHKPN periode tahun 2022, harta kekayaanya saat ini mencapai Rp 2,049 miliar. Yang terdiri dari aset tanah Rp 1,5 miliar, aser bergerak Rp 640 juta, aset lainnya Rp 64 juta, dan hutang Rp 354 juta.
" Kita transparan apa adanya. Dan itu bisa diakses publik. Tahun-tahun sebelumnya 2019,2020, dan 2021 kita selalu 100 persen," ungkapnya.
Baca Juga: Gencar Promosikan Omnibus Law, Inul Kini Keluhkan Pajak Usaha Hiburan
Disinggung terkait ada tidaknya klub motor besar (Moge) di lingkup KPP Pratama, Indra mengaku tidak ada.
" Kalau Moge tidaka ada disini, tapi kalau cuman montoran bareng-bareng berangkat ngantor itu ada, tapi itu bukan klub motor," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
