Tinjau Lokasi Tanah Gerak Ponorogo, Gubernur Jatim Bantu Bangun Huntara

PONOROGO (Realita)- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi bencana tanah gerak di Dukuh Sumber RT 001 RW 001 Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo, Jumat (03/03/2023). 

Bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, orang nomor satu di Provinsi Jatim itu melihat lokasi permukiman warga yang porak poranda 26 rumah akibat pergerakan tanah yang terjadi sejak, Minggu (26/02/2023) lalu. 

Baca Juga: Kampanye Demokrat di Malang, Emil Sebut Siap Dampingi Khofifah Lanjutkan Lima Tahun ke Depan

Tak hanya melihat rumah warga, Khofifah juga melihat lokasi pengusian di gedung TK Dharma Wanita Desa Tumpuk, yang kini dihuni lebih dari 139 jiwa dari 37 kepala keluarga (KK). 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dari hasil pininjauan langsung dilokasi bencana, pihaknya memutuskan untuk secepatnya dilakukan relokasi, mengingat permukiman warga yang dulu sudah tidak layak dihuni. 

" Jadi tanah itu terus bergerak. Setiap harinya 1 sampao 2 centimeter. Jadi kalau melihat dilapangan rumah-rumah yang ada ini sudah tidak bisa dihuni lagi. Pilihanya hanya satu yaitu relokasi warga," ujarnya. 

Baca Juga: Khofifah Sebut Prabowo-Gibran Seperti Sahabat Nabi, Timprov AMIN: Harus Dicabut

Khofifah mengaku saat ini pihaknya telah menerapkan status tanggap bencana terhadap bencana tanah gerak di Desa Tumpuk. Ia pun meminta Pemkab untuk mencari lahan relokasi bagi lokasi baru hunian warga, sementara untuk pembangun Hunian Sementara (Huntaranya) akan dibantu oleh Pemprov Jatim. 

Cilegon dalam

" Kalau sudah ada lokasi lahanya, Pemprov akan bantu Huntaranya. Satu rumah Rp 50 juta. Nanti ada 43 unit rumah," ungkapnya. 

Baca Juga: Gubernur Jatim Resmikan Pintu Air Kuro di Lamongan

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengaku saat ini pihaknya telah menemukan lahan calon relokasi. Dimana lahan itu berada di lahan milik Perhutani di Petak 149 Lumur Jati yang berjarak 2 kilometer dari lokasi pengungsian. 

" Ada dilahan Perhutani. Statusnya hutan produksi bukan hutan lindung. Senin besok kita rapatkan dengan Perhutani dan pihak terkait. Untuk status kependudukan tidak berubah karena lahan relokasi warga ini masih berada di Desa Tumpuk," pungkasnya.znl

Editor : Redaksi

Berita Terbaru