PONOROGO (Realita)- Miris! kata itu mungkin pantas disematkan pada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo saat ini.
Pasalnya, di tengah Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ponorogo Rp 34 miliar, dan upaya penghematan besar-besaran yang dilakukan Pemkab, hingga wacana penjualan ratusan aset Mobil Dinas (Mobdin) untuk menutupi defisit.
Baca Juga: Kasus Plesiran ke Bali, Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo Dipanggil Kejaksaan
Ratusan perawat dan karyawan rumah sakit plat merah ini justru diketahui tengah "jalan-jalan" bermodus kegiatan out-bond ke Bali selama 3 hari 2 malam.
Hal ini dibenarkan oleh Kabag Tata Usaha RSUD Dr Harjono Ponorogo Mujib Ridwan. Ia mengatakan perjalanan ratusan perawat dan karyawan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Pemkab Ponorogo ke Tanah Dewata ini, pertama kali dilakukan. Pada kloter pertama ini, ada 2 bus yang diberangkatkan dengan total peserta mencapai 87 orang.
" Capacity building/outbond. 3 hari 2 malam," ujarnya, Jumat (25/08/2023).
Mujib mengaku, kegiatan yang baru pertama kali digelar oleh RSH ( Rumah Sakit Harjono) ini, merupakan bentuk syukuran atas hasil akreditasi rumah sakit. Dimana RSUD Harjono mendapatkan predikat Paripurna.
Baca Juga: Bedol Desa Karyawan RSUD ke Bali Dituding Habis Rp 1 M, DPRD Ponorogo Prihatin
"Wujud apreasiasi peran kawan" dlm pelaksanaan akreditasi, hasil akreditasi paripurna," ungkapnya.
Lebih jauh, Mujib mengaku, nantinya ada 6 kloter yang akan diberangkat ke Bali hingga November mendatang. Dimana masing-masing kloter terdiri dari 87 peserta. Sehingga bila ditotal 522 perawat dan karyawan RSH akan pergi ke Bali.
" Rencana 6 kloter. Program ini tdk paksaan, yang memang tidak mau bisa tidak ikut. Jumlah peserta belum bisa dipastikan, Karena kita tidak libur pelayanan," dalihnya.
Baca Juga: Bupati Ponorogo Gratiskan Biaya Pendaftaran Pasien di RSUD
Disinggung terkait total anggaran yang dikeluarkan RSUD untuk perjalanan ke Bali, dan sikap RSUD atas upaya Pemkab dalam melakukan penghematan, guna mengatasi devisit anggaran. Mujib mengaku enggan berkomentar.
" Kalau terkait anggaran saya harus ijin pimpinan dulu mas. Saya tidak bisa komen mas terkait itu," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
