JAKARTA- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesali keadaan terkini di Indonesia, yang menurutnya semakin banyak liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, termasuk politik uang hingga dinasti politik.
Hasto mengatakan, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca Juga: Jokowi dan Gibran Digosipkan Pimpin Golkar, Hasto: Biasanya Belakangan Jadi Kenyataan
Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh-tokoh lainnya.
"Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama," kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga: PDIP Belum Umumkan Cagub DKI, Hasto: Ada yang Mau Ngatur-Ngatur
Menurutnya, ambisi kekuasaan pemerintahan di rezim saat ini begitu telanjang diperlihatkan, hingga menabrak konstitusi pun sah-sah saja dan menjadi pembenaran. PDIP, kata Hasto, tidak setuju dengan hal itu.
"Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yg didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat," tutur dia.
Baca Juga: KPK Panggil Hasto lagi, Kali Ini Kasus Korupsi di PPK Ditjen Perkeretaapian
Hasto menyatakan bahwa sikap PDIP adalah tegak lurus pada konstitusi. Sehingga pihaknya mempercayakan kredibilitas Majelis Kehormatan MK.
"Kami tidak campur tangan kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum kami serahkan sepenuhnya lembaga majelis etik yang sudah dibentuk. Kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya, " kata Hasto.ini
Editor : Redaksi
