LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suella Braverman. Pemecatan terjadi lantaran wanita berusia 43 tahun itu menuduh polisi terlalu lunak terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina.
Pemerintah Inggris mengatakan pada Senin (13/11/2023) Braverman telah dicopot dari jabatannya sebagai bagian dari perombakan kabinet menjelang pemilihan umum tahun depan.
Baca Juga: Dunia Gagal Melindungi Jurnalis di Kawasan Konflik, Ini Penjelasan Pakar dari Stikosa AWS
"Merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri," kata Braverman sesaat setelah kabar pemecatannya terdengar, seperti dikutip Al Jazeera.
"Saya akan menyampaikan lebih banyak hal pada waktunya nanti," tambahnya.
Sunak sendiri telah mendapat tekanan yang semakin besar untuk memecat Braverman, seorang tokoh sayap kanan yang vokal, setelah banyak pihak menuduhnya meningkatkan ketegangan selama berminggu-minggu atas demonstrasi pro-Palestina yang kontroversial dan protes balasan yang terjadi di Inggris.
Baca Juga: PM Inggris Serukan Gencatan Senjata Sementara Antara Israel vs Hamas
Braverman, yang ditunjuk pada jabatan tersebut ketika Sunak menjadi perdana menteri pada 25 Oktober 2022, digantikan oleh Menteri Luar Negeri James Cleverly. Adapun posisi Cleverly yang ditinggalkan tersebut akan diisi oleh mantan PM Inggris David Cameron.
Braverman sendiri telah memicu kontroversi selama masa jabatannya. Ia mengambil sikap garis keras khususnya terhadap imigrasi dan sering terlibat dalam isu perang budaya yang dianggap memecah belah para pemilih.
Tokoh sayap kanan tersebut menyerang para pengkritiknya dengan menyebutnya sebagai "wokerati pemakan tahu" yang liberal tak lama setelah dia dilantik. Ia bahkan mengatakan bahwa mengirim pencari suaka ke Rwanda adalah "impian" dan "obsesinya".
Baca Juga: Bela Israel, PM Inggris Sebut Rakyat Palestina juga Korban Hamas
Namun posisinya makin tidak dapat dipertahankan setelah pekan lalu dia menulis artikel surat kabar yang menuduh polisi bias terhadap kelompok sayap kiri. Artikel tersebut disebut-sebut diterbitkan tanpa persetujuan Sunak.
Hal ini dituding memicu ketegangan menjelang protes akhir pekan atas perang Israel di Gaza, yang disertai dengan kekerasan oleh kelompok sayap kanan yang kontra-demonstran. Akibat artikelnya, muncul dorongan seruan agar dia dipecat dari jabatannya.bc
Editor : Redaksi
