LAMONGAN (Realita) - Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Lamongan Tahun 2024 digelar di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kamis (16/11).
Dalam rapat tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan atas penyampaian nota keuangan R-ABPD Tahun 2024 yang disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, pada paripurna sebelumnya. (13/11).
Baca Juga: DPRD Gelar Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-110 Kota Malang, Ulas Sejarah hingga Capaian
Dari sebanyak 7 fraksi, diantaranya fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyampaikan sisi Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 3.450.038.231.950,- yang mengalami peningkatan sebesar 6,61% dibandingkan dengan proyeksi pada tahun 2023. Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
"Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mengalami penurunan drastis minus 65,51 persen dari target tahun sebelumnya," papar anggota Dewan Lamongan Fraksi PAN, Hamzah Fansyuri, saat membacakan pandangan umum di tengah paripurna siang itu.
Dari gambaran tersebut diuraikan pada aspek pendapatan secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar Rp. 213.902.688.250,- atau naik 6,6% meski Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah mengalami penurunan sampai Rp. 1.956.047.530,- atau minus 9,54% dari tahun sebelumnya.
"Pada Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp. 2.093.750.000 atau minus sekitar 18,33 persen. Bahkan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak lagi memiliki angka alias Nol hasil. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah belum maksimal," lanjut Hamzah.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Bakal Inisiasi Perda untuk Payung Hukum Pelaku Ekonomi Kreatif
Selain itu, Fraksi PAN juga berpendapat perlu adanya inovasi dan terobosan baru dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah supaya tidak bergantung pada dana perimbangan / transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Selanjutnya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perdagangan atas kebutuhan rutin instansi pemerintahan di kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk meminimalisir kebocoran anggaran APBD Lamongan.
"Seperti contoh Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang perdagangan maupun distribusi kertas, ATK, IT, Catering, Bakery, dan lain-lain, yang merupakan produk konsumsi rutin pemerintah Kabupaten Lamongan, serta pembentukan Market Place Retail maupun manufaktur untuk meningkatkan market produk UMKM ke kancah nasional maupun internasional, " terus Hamzah.
Pandangan fraksi PAN diteruskan dengan pandangan umum terkait belanja daerah hingga pembiayaan daerah.
Baca Juga: KPK Periksa Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lamongan
Rapat Paripurna siang itu dihadiri sebanyak 37 anggota dewan dari 50 anggota yang terbagi dari 7 fraksi antara lain F-PKB hadir 5 orang, tidak 5 orang (10). Lalu F-Demokrat hadir 5 orang, tidak hadir 4 orang (9).
Selanjutnya F-PDIP hadir 6 orang, tidak hadir 2 orang (8), F-PAN hadir semua sebanyak 7 orang, F-Golkar hadir semua sebanyak 6 orang, F-FPRNI (PPP, Nasdem, Hanura dan Perindo) hadir 4 orang, tidak hadir 2 orang (6) dan F-Gerindra hadir semua sebanyak 4 orang.
Paripurna akan kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi ditempat yang sama. Def
Editor : Redaksi
