PMII Lamongan dan BEM Unisla, Konsisten Untuk Pemilu Damai tanpa Provokasi

LAMONGAN (Realita) - Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 diseluruh wilayah di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nama-nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (pusat, propinsi, kab./ kota) yang tersebar di tiap-tiap Daerah Pemilihan (Dapil). Selain itu KPU juga menetapkan 3 Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden, yakni Anis Baswedan dengan Muhaimin Iskandar (Nomor urut 1), Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, (Nomor urut 2) dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD (Nomor urut 3).

Baca Juga: Server Layanan Cloud Sirekap Milik KPU Berlokasi di Tiga Negara

Dalam pernyataannya, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan, M. Reinaldi, berharap Pemilu kali ini bisa menjadi lonceng kemerdekaan seluruh masyarakat Indonesia secara konstitusional dengan menggunakan hak politik untuk memilih.

"Melihat dari final debat Capres kemarin (04/02), situasinya adem ayem. Maka sepatutnya kita dari berbagai elemen masyarakat dapat meneruskan pesan untuk terciptanya pemilu yang damai, transparan, dan berintegritas tanpa intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, " kata Reinaldi. Selasa (06/05).

Lebih lanjut, atas nama organisasi PMII se Kabupaten Lamongan, dirinya menghimbau dan mengajak seluruh Mahasiswa dan Masyarakat menolak segala bentuk provokasi yang bisa memecah belah bangsa. "Mari saling menghargai meskipun beda pendapat. Mari kita tolak politik uang, politik identitas dan berbagai upaya yang dapat merusak integritas pemilu. Mari kita jaga negeri kita dari perpecahan, " tandasnya.


Terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024. (05/02), yang dilaksanakan dihalaman Kampus Unisla serta dihadiri oleh sebanyak 46 mahasiswa dari berbagai fakultas dan Organisasi Mahasiswa (ormawa).

Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unisla, Nur Wahid, menjelaskan Deklarasi itu sebagai bentuk konsistensi mahasiswa untuk menjaga kondusifitas dan menciptakan demokrasi yang damai di Lamongan. Terlebih dirinya mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk menyebarkan pesan damai Pemilu.

Baca Juga: Penjualan Minyak Goreng Menurun 11 Persen

"Dalam deklarasi ini, ada 5 point penting untuk kita lakukan bersama. Pertama menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua kita wajib mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integritas bangsa serta menjaga persatuan dan kesatuan," papar Nur Wahid.

Selanjutnya, masih menurut Nur Wahid, menolak provokasi dan bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian, dan Ke empat mengajak warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya, tidak golput, serta ke-lima tolak Politisi Kampus, " terusnya.

Nur Wahid menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan. "Beda pilihan bukan lawan. Kita tetap bersaudara. Fase perbedaan hanya di 14 Februari saja. Sebelum dan sesudah itu, kita tetap bersaudara. Dan deklarasi ini sudah mewakili seluruh Unisla. Karena dari awal, mahasiswa Unisla telah menolak provokasi atas dasar perwakilan pimpinan ormawa fakultas masing-masing," ucapnya.

Baca Juga: Rabiansyah. Sos Gunakan Hak Pilihnya di Kecamatan Pamukan Utara

Sementara disinggung terkait adanya aksi "Selamatkan Demokrasi Indonesia" yang dilakukan mahasiswa di sejumlah Perguruan tinggi di Jawa Timur, Nur Wahid mengaku telah memberikan kebebasan dalam menyuarakan apapun termasuk setuju atau tidak setuju.

"Jadi kita fair. Karena kita membawa misi menyebarluaskan pesan damai pada Pemilu 2024. Demokrasi tetap damai, aman dan sejuk, utamanya di Kabupaten Lamongan," ujar Presiden BEM kampus Hijau, sebutan Universitas terbesar di Lamongan itu.

Lebih lanjut, ia menambahkan agar semua masyarakat dapat menahan diri terhadap isu ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang bertujuan menurunkan elektabilitas antar paslon. "Semua sudah ada peraturan dan undang-undangnya. Jadi kita serahkan pada pihak yang menentukan," tandasnya.def

Editor : Redaksi

Berita Terbaru