Permohonan PKPU Berulang yang Diajukan PT. CESS terhadap PT. CFK, Ahli: Tidak Dapat Dibenarkan

SURABAYA (Realita)- Sidang perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kembali oleh PT.Cahaya Energi Sumeru Sentosa (CESS) sebagai Kreditur terhadap PT.Cahaya Fajar Kaltim (CFK) sebagai Debitur digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (6/2/2024). Sidang kali ini PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) menghadirkan Profesor Hadi Subhan, sebagai ahli hukum kepailitan dari UNAIR.

Dalam keterangannya di persidangan, guru besar hukum Kepailitan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya ini menyebut Debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi tidak bisa diajukan permohonan PKPU kembali.

Baca Juga: Generasi Milenial Dominasi Pelantikan 4277 Anggota KPPS se-Kota Batu

Di awal sidang, Hadi Subhan menuturkan bahwa di dalam sistem hukum Eropa, PKPU adalah alat untuk menyelesaikan hutang-hutang debitur secara kolektif. Karena bersifat kolektif, maka semua penyelesaian yang bersifat parsial tidak diperbolehkan.

“Tujuan dari PKPU adalah restrukturisasi", tandas Prof Hadi Subhan.

Kalau Debitor sedang memenuhi isi putusan homologasi maka ia tidak dapat diajukan Permohonan PKPU atau pailit, karena ini adalah alat untuk menyelesaikan utang secara kolektif,” katanya.

“Berarti di sini ada keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Berarti di sini ada irisan kepentingan antara satu Kreditur dengan Kreditur lainnya dan juga dengan Debitur. Karena itu keabsahan atau validitas dari piutang itu harus betul-betul presisi,” paparnya.

Saat ditanya soal bagaimana kekuatan dari penetapan hakim pengawas atas perselisihan tagihan, Hadi Subhan menjelaskan dengan detail.

“Ada mekanisme koreksi tagihan di dalam PKPU. Kalau dalam kepailitan ada keberatan dari Kurator kemudian melakukan renvoi kepada hakim pengawas dan diteruskan pada hakim pemutus bahkan bisa kasasi ke MA. Tetapi dalam PKPU cukup oleh hakim pengawas. Baik soal suara maupun soal jumlah utang. Nanti hakim pengawas akan mengeluarkan penetapan. Dan penetapan dari hakim pengawas ini bersifat final karena PKPU itu proses pengambilan keputusannya cepat. Beda dengan kepailitan,” jelasnya.

Pada sidang kali ini, kuasa hukum PT CFK yakni Johanes Dipa Widjaja sempat memberikan ilustrasi tentang bagaimana debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi tiba-tiba oleh Kreditur diajukan permohonan PKPU kembali.

Dapatkah tagihan yang telah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas dijadikan dasar untuk mengajukan PKPU kembali,? Ilustrasinya begini, misalnya Taufiq mendaftarkan tagihan Rp 90 miliar kemudian oleh Debitor telah dibantah. Kemudian Taufiq juga sudah mengajukan keberatan, selanjutnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan bahwa tagihan Taufiq yang diterima adalah Rp 60 miliar dan yang dibantah adalah Rp 30 miliar.

Pertanyaanya apakah Taufiq dapat mengajukan PKPU kembali dengan dasar tagihan Rp 30 miliar yang telah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas tersebut? tanya Dipa.

"Saya katakan dalam Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa penetapan dari hakim pengawas itu final dan tidak boleh dirubah oleh hakim pemutus. Karena final maka berlaku prinsip Res Judicata. Karena final tentu haknya yaitu yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas, bukan apa yang diminta oleh si Kreditur itu tadi," tegas Hadi Subhan menjawab ilustrasi Dipa.

Usai sidang kepada wartawan, Johanes Dipa Widjaja selaku kuasa hukum PT CFK mengaku sependapat dengan keterangan ahli kepailitan Hadi Subhan. Menurutnya, sejak adanya Focus Group Discussion (FGD) di Semarang dan Surabaya, terhadap Debitur yang sedang menjalankan isi perjanjian yang telah dihomologasi, maka tidak bisa diajukan permohonan PKPU atau kepailitan kembali.

Baca Juga: Empat Bos Terdakwa Kasus Kayu Ilegal Jadi DPO, Jaksa Belum Bisa Hadirkan Saksi

"Karena hal itu akan menimbulkan permasalahan hukum. Karena andaikata dikabulkan, maka nanti akan ada masalah terkait dengan adanya dua perjanjian perdamaian yang menimbulkan pertanyaan perjanjian perdamaian mana yang berlaku," ujarnya.

Atas dasar tersebut, kata Dipa, maka permohonan PKPU terhadap Debitur yang sedang menjalankan isi putusan homologasi tidak dapat dimohonkan PKPU kembali.

"Baik terhadap pihak baru maupun pihak lama yang belum terdaftar, karena Putusan Homologasi sebenarnya "memutihkan" utang atau perikatan yang timbul sebelum adanya Putusan Homologasi", tegasnya sambil mengutip pendapat ahli Prof Hadi Subhan.

Terkait permohonan PKPU yang diajukan PT CESS untuk ketiga kalinya ini, Dipa mengungkapkan bahwa PKPU ini diajukan oleh Kreditur yang pernah mendaftarkan tagihannya dan tagihan sebesar Rp 29 miliar tersebut sudah diverifikasi, sudah dibantah, sudah diajukan keberatan, dan akhirnya keluar penetapan hakim pengawas.

"Intinya yang diakui hanya Rp 60 miliar sekian dan yang Rp 29 miliar sudah dibantah," bebernya.

Menurutnya, sesuai keterangan ahli Kepailitan pada sidang tadi bahwa tagihan yang sudah dibantah berdasarkan ketetapan hakim pengawas, maka secara yuridis dianggap tidak ada dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

"Artinya hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU kembali. Pasal 286 tegas mengatur hal itu," ungkap Dipa.

Baca Juga: Sidang Sangria Resto, Saksi Ungkap Aliran Dana Masuk ke Rekening Ellen Sulistyo

Dipa menilai, ada kebohongan yang dimuat dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh PT CESS.

"Jadi dia bohong kalau tagihan Rp 29 miliar itu belum ditagihkan atau belum diverifikasi. Faktanya tagihan itu sudah pernah ditagihkan dan kemudian dibantah. Ini (permohonan PKPU PT CESS) gak benar. Itu bohong dan kami ada bukti-buktinya," kata Dipa.

Dipa melihat bahwa PT CESS merupakan Kreditur yang tidak beritikad baik. Alasannya karena pelaksanaan perjanjian perdamaian sudah dilaksanakan oleh PT CFK selaku Debitur.

"Pelaksanaan perjanjian sudah pernah kami lakukan, tahap pertama, tahap kedua, dan sudah diterima. Tapi tiba-tiba tahap ketiga ditutup rekeningnya tanpa ada pemberitahuan ke kami. Kemudian kok sekarang mengajukan permohonan PKPU. Ini kan beritikad buruk," tuturnya.

Jika permohonan PKPU ini dikabulkan, Dipa menilai hal ini sama saja dengan pertanda lonceng kematian keadilan dalam perkara PKPU.

"Saya yakin majelis hakim akan adil dan bijaksana dengan tidak mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan pemohon," tegas Dipa.ys

Editor : Redaksi

Berita Terbaru