KOTA MALANG (Realita) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, menggelar rapat paripurna dengan agenda Peringatan HUT ke-110 Kota Malang, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (30/3/2024).
Dalam paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika ini, dihadiri oleh Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, Wakil Ketua DPRD Asmualik, Wakil Ketua DPRD Abdurrahman, Wakil Ketua DPRD Rimzah.
Baca Juga: Dilantik dan Diambil Sumpah, Ini 45 Anggota DPRD Kota Malang Periode 2024-2029
Nampak hadir juga, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Bhudi Hermanto, kepala daerah di Malang Raya, pmpinan beserta anggota DPRD Kota Malang, Forkopimda di Malang, Pimpinan BUMD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang beserta camat hingga lurah.
Adapun dalam HUT ke-110 Kota Malang kali ini dengan tema "Berselaras untuk Kota Malang Berkelas".
Dalam paripurna kali ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat membacakan kutipan tentang sejarah Malang. Dimulai dari sejarah Colonial di Malang diawali pada tahun 1767 dimana belanda untuk pertama kalinya memasuki Malang.
Malang ditetapkan menjadi daerah yang langsung diperintah Belanda yang artinya Malang resmi menjadi daerah Administratif Belanda, ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Brantas (sekarang RSUD dr. Syaiful Anwar) di jalan Klojen Lor. Kata klojen berasal dari loji yang artinya daerah perbentengan, berkembang menjadi ke-loji-an selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen.
Selanjutnya pada tahun 1812 Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi. Pada saat Belanda di bawah kekuasaan Perancis (1811-1816), daerah jajahan Belanda diberikan ke Pemerintah Inggris, saat itu diperintah oleh Thomas Stamford Raffles.
"Di Malang, dibuka daerah perkebunan kopi pertama yaitu kebun kopi Dinaya (Dinoyo), Batu dan Ngantang," kata Wahyu.
Kemudian, pada tanggal 9 Januari 1819, Malang menjadi bagian dari Karesidenan Pasuruan. Karesidenan dan kabupaten pertama di seluruh Pulau Jawa (20 karesidenan) dibentuk berdasar pada Staatsblad no 6 Kabupatan Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Karesidenan Pasuruan.
Tahun 1830 mulai dibangun jalan dari Malang ke Surabaya. Pada saat Tanam paksa (cultuur stelsel) diperlakukan, Malang dipersiapkan menjadi pusat komoditi kopi, lada, kapas dan gula. "Komoditas export dari Malang naik pesat, maka diperlukan akses jalan ke Surabaya (pelabuhan) yang memungkinkan untuk mengangkut hasil komoditi," paparnya.
Kemudian Wahyu juga membacakan para kepala daerah Kota Malang, mulai tahun 1919 hingga sekarang 2024.
"Dengan Merujuk Bukti-bukti pendukung yang ada, urutan Walikota Malang yang diangkat mulai jaman kolonial Belanda adalah sebagai berikut, Satu, pada Tahun 1919 sampai 1929 H.I. Bussemaker. Dua, Tahun 1929 hingga 1933 IR. Voirneman. Tiga, Tahun 1933 hingga 1936 IR. Lakemar. Empat, Tahun 1936 hingga 1942 J.H. Boerstra. Lima, Tahun 1942 hingga 1945 RAA. SAM (CARETAKER) dan Mister Soewarso Tirtowijogo (CARETAKER). Enam, Tahun 1945 hingga 1958 M. Sardjono Wiryohardjono. Tujuh, Tahun 1958 hingga 1966 KOESNO Soeratmodjo," kata Wahyu.
Wahyu melanjutkan, Wali Kota Malang pada tahun 1966-1968 dijabat oleh Kol.M. NG Soedarto (CARETAKER). Pada tahun 1968 – 1973 dijabat Kol. R. Indra Soedarmadji, tahun 1973 – 1983 Kolonel Soegiyono, pada tahun 1983 Drs. Soepraoto sebagai pelaksana harian selama 6 bulan.
Pada tahun1983-1988 Dr. H. Tom Uripan Nitihardjo, SH, TOM URIPAN NITIHARDJO, SH, pada tahun 1988-1998 H. M. Soesamto, tahun 1998-2003 Kolonel Infanteri H. Suyutno.
Selanjutnya, pada tahun 2003-2013 dijabat Drs. Peni Suprapto, M. Ap, pda tahun 2013-2018 H. Moch. Anton, pada tahun 2018-2023 Drs. H. Sutiaji, tahun 2023 sampai saat ini Pj. Wali Kota Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
Baca Juga: DPRD Resmi Menetapkan 25 Maret sebagai Hari Jadi DPRD Kota Malang
"Demikian sejarah singkat Kota Malang yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu 110 Tahun Kota Malang. Berselaras untuk Kota Malang Berkelas," ujarnya.
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Malang di tahun 2023 telah menunjukkan capaian yang positif. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,07 % di atas provinsi dan nasional.
"Inflasi Kota Malang secara Year on Year (YOY), berada di angka 2,56 yang berada di bawah angka inflasi provinsi dan nasional," katanya.
Tingkat pengangguran turun menjadi 6,80 persen dari tahun sebelumnya, yang berada di angka 7,66 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Malang juga mengalami penurunan dari 4,37 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,26 persen di tahun 2023.
"Begitu pula capaian di sektor pemerintahan seperti dipertahankannya predikat SAKIP level A dan predikat WTP yang ke-12 kali secara berturut-turut. Ini semua merupakan hasil nyata dari kekuatan kolaborasi kita semua," ungkap Wahyu.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, bahwa harapannya di Hari Ulang Tahun 110 ini bisa berjalan khidmat.
"Kita berharap di Hari Ulang Tahun 110 ini bisa berjalan khidmat karena pas Bulan Ramadan menjelang Idul Fitri," kata Made.
Baca Juga: DPRD Setuju dan Sahkan Perubahan APBD Kota Malang 2024
Kemudian, lanjut Made, menjelang tahun politik, menjelang mulai pendaftaran calon independen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) , sebagaimana telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sehingga tidak ada euforia.
"Semua Kita kembalikan kepada evaluasi peningkatan pelayanan masyarakat. Pelayanan primer masyarakat yang terbaik untuk kita semua," ujarnya.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Muhammad/realita.co)
Selain itu, Made juga berharap, terkait yang sifatnya pelayanan agar selalu kontinu, tapi jangan lupakan yang bersifat insidentil.
"Apa itu? Turunkan harga secepatnya. Karena inflasi terus tidak terkendalikan. Saya rasa akan kemana-mana efek dominonya. Ini yang bersifat isidentil. Tapinjangan lupakan yang sifatnyan primer, yang mana pelayanan yang dibutuhkan masyrakat," jelasnya.
Selain itu, Made juga menyampaikan beberapa PR besar yang belum terlaksana karena tersandera masa lalu.
"Contoh tiga pasar yaitu Pasar Besar, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing, kita belum bisa menyelesaikan. Kemudian jeking belum kita selesaikan, semua masih bermasalah. Selain itu, kemacetan juga belum terselesaikan. Bagaimana masyarakat ingin menjalankan aktifitas lancar belum bisa, masalah banjir ini juga PR kita, catatan itu harus segera diselesaikan," tandas Made. (mad)
Editor : Redaksi
