MADIUN (Realita) - Mayoritas fraksi di DPRD Kota Madiun menyoroti realisasi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023 yang tidak memenuhi target.
Seperti disampaikan juru bicara fraksi Demokrat dan PDIP dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD 2023 di gedung dewan, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Ukir Sejarah Kota Madiun, Bapak-Anak Jadi Wakil Rakyat
Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Istono mengaku, ada banyak catatan dan pertanyaan yang disampaikan kepada pihak eksekutif. Salah satunya terkait DAK Fisik yang hanya terelaisasi 89,05 persen atau Rp 5,6 miliar dari target yang ditetapkan. Sementara, DAK non fisik terealisasi 87,20 persen atau Rp 76,7 miliar dari target yang ditetapkan.
“Walaupun fraksi-fraksi menyampaikan pertanyaan yang cukup kritis, itu masih dalam koridor yang wajar dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan (walikota.red),” ujarnya.
Baca Juga: Ini Harapan Pj Wali Kota Madiun setelah 30 Anggota DPRD Dilantik
Menanggapi itu, Pj Walikota Madiun, Eddy Supriyanto berjanji akan segera menyusun jawaban atas pertanyaan fraksi DPRD, termasuk soal tidak tercapainya target penyerapan DAK fisik maupun non fisik.
“Terkait realisasi, pencapaian dan sebagainya, tentunya akan kami bahas dengan tim, kami akan menyiapkan jawaban itu. Karena memang semua sudah bekerja keras, dan semuanya sudah terukur,” tambahnya.
Baca Juga: 30 Anggota DPRD Kota Madiun Resmi Dilantik, Ini Daftarnya
Selain soal tidak tercapainya target DAK, fraksi DPRD Kota Madiun juga menyoroti realisasi belanja pegawai yang masih terdapat sisa lebih cukup tinggi. Termasuk masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp 113,9 miliar. adi
Editor : Redaksi
