JAKARTA- Menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kontroversi seputar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memanas.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dapat diselesaikan sebelum agenda pelantikan berlangsung.
Baca Juga: Penuh Hikmad, Rangkaian Pengukuhan Ketua DPC PJI Nganjuk
“Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota,” kata Moeldoko usai konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin (22/7/2024).
Namun, pernyataan Moeldoko dikritik Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.
Menurut Jerry, pelantikan Prabowo-Gibran seharusnya tetap dilaksanakan di Gedung MPR, Jakarta, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 UUD 1945.
“Pasal 3 ayat 2 UUD 45 Presiden di lantik di Jakarta. Saya lihat ada keanehan si Moeldoko ini memaksakan Prabowo dilantik di IKN. Golkar dan Gerindra menyebut pelantikan tetap di Jakarta,” kata Jerry melalui keterangan di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Baca Juga: Resmi Dilantik Sebagai Pimpinan Definitif DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono Langsung Bentuk AKD
Jerry juga menyoroti upaya Moeldoko untuk memaksakan penerbitan Keppres pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menambahkan, Jokowi sebelumnya telah menyatakan bahwa keputusan mengenai ibu kota baru akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo.
Ia menyarankan agar Gibran berkantor di IKN untuk sinkronisasi, sementara Prabowo tetap di Jakarta.
Baca Juga: Turun Tangan, KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung
Pakar Politik American Global University (AGU) AS ini menambahkan bahwa pembangunan IKN masih belum rampung dan bisa digunakan beberapa tahun ke depan jika anggaran memungkinkan.
Jerry menekankan bahwa program-program lain seperti pemenuhan gizi anak-anak, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, bukan pemindahan ibu kota.
“Soalnya Jokowi saja enggan pindah ke IKN padahal ini adalah agenda beliau. Sampai kini hanya 16 persen investor lokal dan tak satu pun investor asing yang tertarik berinvestasi. Jadi agak berat melanjutkan pembangunan di saat kita lagi defisit anggaran Rp600-800 triliun,” ungkapnya.jr
Editor : Redaksi
