SURABAYA(Realita)-Kabar belum terbayarnya insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) membuat DPRD Kota Surabaya prihatin. Wakil rakyat inu meminta supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pembayaran insentif bagi nakes.
Sikap DPRD ini muncul karena sampai Juli 2021 Pemkot Surabaya baru melakukan pembayaran insentif nakes sebesar 75% dari total 90 ribu Nakes. Sisanya, Pemkot Surabaya masih menunggu anggaran yang bisa diambil dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Tertib Adminduk Demi Kelancaran Bantuan Sosial
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Ghofar Ismail mengatakan, Komisi A berharap kepada Pemkot Surabaya untuk segera memaksimalkan anggaran yang ada untuk membayar insentif Nakes secara full.
“Kalau baru dibayar separuh kan kasihan para Nakes, karena Nakes berjuang total untuk membantu warga Kota Surabaya yang terkena Covid-19,” kata Ghoffar Ismail.
Ia menjelaskan, seluruh anggaran daerah Kota Surabaya yang didapat dari APBD tahun berjalan 2021, seluruhnya digunakan untuk percepat penanganan pandemi Covid-19.
Jadi, jelas politisi PAN Kota Surabaya ini, semua anggaran digunakan untuk Covid-19 di Surabaya, namun pertanyaannya kenapa baru 75% tenaga medis yang terbayarkan gaji atau uang insentif nya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gencarkan Upaya Jemput Bola Perekaman KTP-el Ke Sekolah-Sekolah
“Padahal Nakes merupakan garda terdepan dalam setiap penanganan pasien Covid-19, jadi sebaiknya insentif nya harus segera dibayar penuh," jelasnya.
Saat ditanya diambil dari pos PAD mana yang bisa cepat menghasilkan pendapatan, Ghoffar Ismail menilai, Pemkot Surabaya lebih mengerti pos mana yang lebih potensi cepat menghasilkan PAD.
“Yang pasti PAD yang didapat tentu untuk penanganan Covid-19, terutama untuk membayar insentif Nakes,” papar Ghoffar.
Baca Juga: Hari Kesehatan Nasional, Pemkot bersama PERSI Gelar Surabaya Pahlawan Run 2024
Ghoffar menambahkan, secara general PAD Kota Surabaya sudah hampir dua tahun ini seret, karena semua sektor usaha pun sedang tak menentu yang mengakibatkan pendapatan sulit.
“Tapi saya optimis jika pengelolaan APBD tahun 2021 yang tinggal beberapa bulan dikelola maksimal, terutama sektor ekonomi digenjot lebih kencang, tentu anggaran kita cukup untuk membayar insentif Nakes," papar dia.(arif)
Editor : Arif Ardliyanto
