SUMENEP (Realita)- Aktivis Front Pejuang Keadilan (FPK) kembali menggelar unjuk rasa. Kali ini, mereka demo di depan kantor DPRD Sumenep, Jawa Timur, Jumat (13/12/2024).
Dalam aksinya, mereka menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, segera memproses anggota dewan dari Fraksi PPP inisial BEI untuk segera diberhentikan dari jabatannya.
Baca Juga: PPP Sumenep Tunggu Laporan Resmi Polres untuk Tentukan Nasib Kadernya yang Terlibat Kasus Narkoba
"Kami datang ke sini (kantor DPRD Sumenep) untuk mendesak BK segera memberhentikan BEI yang terjerat kasus narkoba," teriak Korlap Aksi, Hidayat dalam orasinya.
Hidayat menilai keterlibatan anggota DPRD dalam kasus narkoba merupakan pelanggaran berat.
“Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi teladan, bukan malah menjadi bagian dari masalah,” imbuhnya.
Baca Juga: Diduga Jadi Pengedar Sabu, Oknum Anggota DPRD Sumenep Terancam Hukuman Seumur Hidup
FPK juga menyoroti lambannya penanganan kasus tersebut, terutama terkait proses pemberhentian BEI. Versi FPK, BK DPRD belum mengirimkan surat pemberhentian karena masih menunggu keputusan pengadilan. Menurut Hidayat, keterlambatan ini justru memicu kecurigaan publik.
“Dalam Tata Tertib DPRD, sudah jelas aturan mengenai pemberhentian anggota yang terlibat kasus hukum. Ketua DPRD harus segera mengambil tindakan tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Ia menilai langkah tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga DPRD di mata publik. Sebab itu, mereka menyampaikan dua tuntutan, yaitu meningkatkan kedisiplinan anggota dewan dan mempercepat proses pemberhentian oknum yang terlibat narkoba.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang transparan dan adil. Jangan biarkan pelanggar hukum tetap berada di posisi strategis,” tambahnya.
Sebelumnya, FPK juga berunjuk rasa ke Mapolres Sumenep, pada Rabu 11 Desember 2024. Mereka menuntut Polres Sumenep membongkar jaringan sabu yang didalangi oleh oknum anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PPP berinisial BEI. (haz)
Editor : Redaksi
