BEBERAPA pimpinan partai bertemu Jokowi. Salah satunya Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas). Sebetulnya sangat tepat jika PAN berada pada jalur oposisi bersama dengan demokrat dan PKS.
Tapi mereka lebih memilih dekat dengan kekuasaan ketimbang berlawanan dengan koalisi Pemerintah.
Baca Juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
Jadi ada keseimbangan di Parlemen. Tapi saya duga ini gara-gara kursi dikabinet jadi apapun dilakukan oleh PAN. Memang saat ini PAN jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais.
Alasanya Zulhas pernah duduk di posisi menteri jadi agak canggung dan janggal kalau tak duduk di kabinet. Sejak Zulhas jadi Ketum mereka maunya bermain politik "safety".
Kalau PAN masih dikendalikan Amien Rais maka akan sulit bagi PAN untuk koalisi ke pemerintahan Jokowi.
Walau bergabung PAN harus menghindari pembahasan Amandemen UU untuk jabatan 3 periode itu haram bagi mereka yang memegang teguh konstitusi.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
Saya kira harus ada orang-orang berhaluan bipartisan dan moderat disetiap partai. Ini untuk menjegal rancangan UU yang tak berpihak ke rakyat atau hanya political interest (kepentingan politik).
Saya mendorong Demokrat dan PKS jadi partai kritis. Buktinya Demokrat sudah menyalib partai Golkar dalam sebuah survei baru-baru ini.
Memang kalau tak ada oposis maka demokrasi hanya jalan di tempat selanjutnya kebijakan tak pro rakyat tak ada yang menghadang.
Baca Juga: Airlangga Mundur, Pengamat: Jokowi dan Gibran Berpeluang Jadi Ketum jika AD/ART Diubah
Saya nilai berbeda dengan Partai PAN. Memang sejak PAN dipegang Zulkifli Hasan maka partai ini tak ada kecondongan untuk oposisi tapi lebih ke arah koalisi. Padahal kalau ada PAN, Demokrat dan PKS.
Padahal elektabilitas PAN bakal baik jika bertahan pada oposisi.
Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S).
Editor : Redaksi
