Begini Tanggapan Kepsek SMKN 3 Depok Soal Isu Penahanan Ijazah Siswa

DEPOK (Realita) - Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 3 Depok, Samsuri menanggapi tudingan yang menyebut pihaknya menahan ijazah siswa atau alumni.

"Istilah kata nahan ijazah itu tidak ada. Hanya karena memang orang tua itu sebetulnya belum pernah yang namanya datang ke sekolah untuk mengambil ijazah," ucap Samsuri.

Baca Juga: Belasan Ijasah Korban Tersandra Calo P3K Guru Ponorogo

Akan tetapi, Samsuri menjelaskan, ada sejumlah orang tua yang ingin mengambil ijazah anaknya dan juga sudah difasilitasi oleh seseorang yang disebut LSM.

"Ya selama ini gak perlu pakai itu pun kalau datang ke sekolah sendiri sudah pasti dikasih ijazah, toh hak dia gitu ya," beber Samsuri.

"Jadi tak ada yang namanya istilah sekolah menahan ijazah, itu gak ada," timpal Samsuri lagi.

Dijelaskan Samsuri, alumni yang belum mengambil ijazah di SMKN 3 Depok itu karena kewajibannya belum terpenuhi.

Baca Juga: Eri Cahyadi-Baznas Tebus Ijazah Pelajar SMA Sederajat Senilai Rp1,7 Miliar

"Hanya kalau memang orang tua merasa masih punya kewajiban, terus belum ada, akhirnya kan mereka gak datang ke sekolah untuk ambil ijazah," jelas Samsuri.

Samsuri pun membantah kalau itu disebut sebagai tunggakan.

"Itu tidak betul ya, bukan tunggakan. Jadi mereka itu kan ada kewajiban ya, selama dia bersekolah itu ada kewajiban," kata Samsuri.

Baca Juga: Diknas Pemprov Jatim Bantah Ada Penahanan Ijazah Sekolah SMA/SMK Negeri di Surabaya

Samsuri menerangkan, kewajiban itu adalah hasil dari kesepakatan dengan pihak Komite SMKN 3 Depok.

"Ada istilahnya sesuai dengan kesepakatan waktu rapat komite ya. Itu yang menentukan bukan kami sekolah, tapi komite," ungkap Samsuri.

"Misalnya ada LSP, ada PKL. Itu kan memang harus ada pembiayaan gitu ya. Nah itu yang menentukan bukan sekolah. Rapat itu yang mengadakan komite," tutup Samsuri. Hry

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Media Inggris Kritik Bali

DENPASAR (Realita)- Media Inggris Express UK mempertanyakan kebijakan Bali yang disebut ambigu, yaitu mencabut larangan pembangunan hotel baru padahal Pulau …