MADIUN (Realita)- Jawaban Wali kota Madiun atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (23/5/2025), dinilai kurang terinci.
Khususnya bagi fraksi Golkar, terlebih fraksi partai berlambang pohon beringin ini dalam PU fraksinya, menanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk membangun aset PDAM yang sedang berjalan saat ini di Ngrowo Bening.
Ketua Fraksi Golkar Dedi Tri Arifianto mengungkapkan, dirinya bersama anggota komisi II lainnya tidak pernah menemukan alokasi anggaran untuk proyek PDAM yang saat ini tengah dikerjakan. Baik dalam pembahasan APBD murni maupun dalam pembahasan di lingkup Komisi 2 DPRD yang membidangi urusan infrastruktur dan layanan publik.
“Menurut saya, jawaban tersebut kurang terperinci,” ujar Dedi selesai rapat.
“Dalam pembahasan murni tidak ada anggaran untuk proyek ini. Bahkan di Komisi 2 sendiri, tidak pernah dibahas,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua komisi II DPRD Lanjar Agus Susilo akan membahas masalah tersebut setelah kunjungan kerja minggu depan. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut dari media.
"Setelah ini mungkin kita akan ke tanyakan ke sana mas sidak dengan komisi II, nanti akan kita lihat, regulasinya juga akan kita lihat juga mungkin apa nggak, sumber dananya juga. Terus terang Komisi II baru tahu dari media," kata Lanjar usai rapat paripurna, Jumat (23/5/2025).
"Selama ini kita masih ada agenda kegiatan di luar. Nanti insyaallah awal bulan mas karena minggu depan mau kunker. Mungkin awal bulan kita nanti akan kumpulkan anggota komisi dan akan kita bahas masalah ini. Untuk sementara dari saya itu, saya belum bisa memberikan jawaban yang lebih," pungkasnya.red
Editor : Redaksi
