JAKARTA (Realita)-Pada hari Senin, 7 Juli 2025 Institusi Polri meminta anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk pagu anggaran pada tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta. Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan adalah sebesar Rp109,6 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.
Pemerhati Kepolisian dan Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2016-2020 dan 2020-2024, Poengky Indarti menanggapi
terkait tambahan untuk Anggaran Polri 2026.
Ia mengatakan, terkait permintaan kenaikan anggaran Polri sebesar Rp 63,7 triliun untuk tahun 2026, sebagai Pemerhati Kepolisian, saya sangat setuju. Ketika menjadi Komisioner Kompolnas, dirinya berkunjung ke Satwil-Satwil dan Satker-Satker, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, perbatasan negara dan wilayah-wilayah terluar.
"Saya melihat masih banyak kekurangan dana Polri bagi kebutuhan peningkatan profesionalitas SDM Anggota, almatsus dan sarpras, operasional Polri, gakkum dan kamtibmas, serta gaji dan tunjangan anggota Polri. Apalagi ada dua Polda baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya yang perlu mendapat perhatian agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar Poengky Indarti kepada Realita.co, Selasa (8/7/2025).
Selain itu Polri juga harus memodernisasi sarana prasarananya untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang kian canggih," tambahnya.
Mantan Aktivis HAM ini membeberkan, kesejahteraan anggota Polri jika membandingkan dengan gaji kepolisian di negara-negara ASEAN, gaji polisi Indonesia termasuk yang terendah. Dirinya bandingkan juga performa Polisi Indonesia yang mengikuti misi perdamaian di luar negeri, misalnya seperti misi PBB di Darfur Sudan, disana polisi kita digaji sekitar Rp 18 juta. Makan, minum, tempat tinggal dan sarana prasarana lengkap dan modern, serta didukung asuransi yang memadai, sehingga menjadikan polisi kita sangat profesional dan terbaik jika dibandingkan dengan Kepolisian negara-negara lain bahkan diakui oleh PBB. Nah, di Indonesia, anggaran memang terbatas sejak dulu.
"Oleh karena itu masih banyak kekurangan anggaran Polri yang perlu dipenuhi negara, agar Polri kita benar-benar profesional dan dilengkapi dengan fasilitas yang modern," terangnya.
Ia juga menambahkan, perlu kita lihat reformasi kepolisian di Georgia, dimana pemerintah Georgia melengkapi polisi-polisinya dengan peralatan modern, meningkatkan gajinya, serta melengkapi sarana prasarananya sehingga reformasi kepolisian Georgia menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
Ia juga memaparkan, sementara reformasi polri yang waktunya hampir bersamaan dengan Georgia, tidak didukung dengan dana yang cukup. Baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo anggaran Polri mulai membaik.
"Tambahan anggaran untuk peningkatan profesionalitas SDM, sarana prasarana, operasional, penegakan hukum dan menjaga harkamtibmas juga sangat penting karena polri sudah menjadi organisasi kelas dunia dan persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045," ungkapnya.
Sebagai kewajiban jika anggaran Polri dinaikkan, maka seluruh anggota Polri wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, meningkatkan pengawasan melekat agar tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran, dan segera menindak tegas jika ada pelanggaran," jelasnya.
Poengky menyebut, memang harus diakui masih ada polisi-polisi kita dan keluarganya yang bergaya hidup mewah.
"Justru mereka itu yang harus diberikan hukuman tegas karena mencoreng nama baik institusi dan merugikan anggota-anggota polri yang lainnya yang kesejahteraannya masih minim," tegasnya.
Kemarin, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kombes Pol. Wahyu Hadiningrat menerangkan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173 triliun.
Namun, pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan adalah sebesar Rp109,6 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.
Wahyu merinci tambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun.
Kemudian, pada belanja barang akan diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain," kata Wahyu.
Sedangkan pada belanja modal akan diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik, pemenuhan kapal pemburu cepat di perbatasan, pemenuhan peralatan pendukung pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan siber, peningkatan layanan ruang pelayanan khusus, pembangunan mako polsek, serta pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri.
Adapun pada tahun anggaran 2024, Wahyu mengatakan bahwa Polri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp136 triliun atau 97,49 persen dari pagu anggaran sebesar Rp140 triliun.
Sedangkan pada anggaran tahun 2025, hingga tanggal 30 Juni 2025, Polri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp69,1 triliun atau 48,67 persen dari pagu anggaran sebesar Rp142,1 triliun. (tom)
Editor : Redaksi
