PONOROGO (Realita)- Meledaknya anggaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Ponorogo mencapai 39 persen dari postur APBD. Membuat BPPKAD mulai putar otak. Sejumlah strategi akan dilakukan guna menekan postur anggran belanja pegawai itu hingga 30 persen pada tahun 2027 mendatang.
Kepala BPPKAD Ponorogo Sumarno mengatakan, ada dua mekanisme yang dilakukan pihaknya guna menekan postur belanja wajib itu hingga menyentuh postur ideal belanja pegawai 30 persen. Yakni dengan pengurangan jumlah pensiun tiap tahunnya dan pemotongan TPP pegawai. Langkah ini diklaim efesiensi guna menekan anggaran gaji pegawai yang tiap tahunnya menyentuh angka 576 miliar.
" Jadi langkah-langkahnya, pengurangan jumlah pensiun. Jadi satu tahun itu rata-rata PNS pensiun 300 sampai 400 orang. Jadi tiga tahun ini mulai ada pengurangan," ujarnya, Senin (14/07/2025).
Sumarno mengaku pada Juli-September tahun 2025 ini, sedikitnya 138 orang PNS akan pensiun. Mulai dari golongan II hingga IV.
" Jadi gaji murni yang diterimakan akan turun. Yang kedua TPP yang diterimakan setiap bulannya akan turun. Dua hal ini yang bisa membuat postur belanja pegawai itu mendekati ideal 30 persen," akunya.
Sumarno juga menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan belanja pegawai. Pihaknya meminta BKPSDM tidak lagi melakukan rekrutmen CPNS mulai tahun ini hingga 2027.
" Tidak akan menambah lagi pengadaan PNS. Sebagai gantinya mengoptimalkan CPNS dan P3K yang sudah ada," tambahnya.
Lebih jauh, Sumarno mengungkapkan pihaknya tetap akan melakukan upaya peningkatan PAD hingga Rp 1 triliun di tahun 2023. Hal ini untuk memperkecil ketergantungan anggaran transfer dari pemerintah pusat.
" Itu tetap akan kami lakukan sesuai misi dari Bupati Ponorogo. Ditahun 2025 ini hingga perubahan APBD ini realisasi PAD kita sudah Rp 508 miliar. Artinya sudah hampir 50 persen. Kami optimistis terpenuhi hingga 2030 nanti," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
